PASAMAN BARAT sedang seksi-seksinya. Semua mata tertuju ke sana, ketika Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kinali bertengger pada posisi ketiga terbaik nasional. Meraih tiga kali berturut-turut LPCR Award. Begitu pula dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pasaman Barat berhasil jadi terbaik nasional.
 |
| Sekretaris Umum PP Muhammadiyah H. Abdul Mu’ti, usai memberi ceramah, menyempatkan diri berfoto dengan latar belakang mobil operasional BPRS Mentari Pasaman Saiyo, milik Muhammadiyah Pasaman Barat.(Musriadi Musanif) |
Di sisi lain, Muhammadiyah di Pasaman Barat saat ini sedang menghadapi beban berat, seakan sedang menunggu istri hamil berat melahirkan melalui proses persalinan yang sangat rumit. Gagal? Maka tamatlah riwayat Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang sudah dibesarkan selama 26 tahun belakangan.
“Fakta
membuktikan, PDM Pasbar berhasil mendapatkan rangking I di Sumatera dan
rangking VI se-Indonesia, kategori terbaik dalam membina cabang dan ranting.
PCM Kinali, Pasaman Barat, rangking III se-Indonesia dalam kategori cabang
terbaik,” kata Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat Dr.
Bakhtiar, M.Ag.
Kini, kata Bakhtiar yang membidangi Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) itu, Kinali menjadi rule model di tingkat nasional untuk Sekolah Cabang dan Ranting. PDM Pasaman Barat, tegasnya, didorong kuat kembali oleh LPCR untuk tahun berikut, kembali menjadi peserta ekspo, tentunya dengan harapan membenahi segala kekurangan tahun kemarin.
 |
| Dr. Bakhtiar, M.Ag |
Wakil Ketua LPCR PWM Sumbar H. Adi Bermasa
menyebut, Muhammadiyah di Pasaman Barat boleh berbangga dan berbesar hati.
Kemajuannya luar biasa, dan sangat pantas warganya bersyukur. “Teruslah
melakukan terobosan demi masa depan lebih baik di daerah tersebut.”
Bagaimanapun juga, menurut Adi, Pasaman
Barat sudah begitu membanggakan amal usahanya, tapi kita tentu belum pantas
merasa puas. Berbuat maksimal terus menerus "menjayakan" Muhammadiyah
tetap jadi program unggulan berkelanjutan.
Kepesertaan
BPJS-TK
Lalu, apanya yang hebat dari PDM Pasaman Barat itu? “Salah satu perhatian kita adalah kepada tenaga kerja di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Kita di PDM Pasbar mewajibkan setiap diri tenaga kerja di AUM, mulai guru PAUD sampai SLTA didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) atau BPJamsostek. Biaya untuk membayar presminya dimasukkan dalam APBS,” jelas Sekretaris PDM Pasbar Mizlan.
 |
| Mizlan |
Selain karyawan di AUM, unsur pimpinan
persyarikatan juga diikusertakan di BPJS Ketenagakerjaan itu. Selama ini, kata
Mizlan, kalau seorang pimpinan cedera atau meninggal, setelah kita jenguk atau
takziahi, maka selesai sudah, bagaimana keluarganya ke depan, no problem, tak
ada lagi dalam pemikiran. “Nah, untuk menjawab itu, kita buat program kerjasama
dengan BPJS Ketenagakerjaan.”
Habislah
kita
Terobosan lain yang dilakukan PDM Pasbar adalah
mendirikan, mengelola, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM),
yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo (BPRS-MPS).
Sayangnya, kini bank yang sudah berusia puluhan
itu terbentur aturan modal, sebagaimana disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Untuk solusinya, PDM Pasaman Barat bersama pihak manajemen BPRS-MPS
sudah menawarkan kerjasama ke PWM Sumbar, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Barat, sampai ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak 2019 lalu.
“Sejauh ini belum ada hasil. Kalau benar
ingin mendirikan BUMM, tak usah yang baru. Penuhi saja kewajiban kita ke OJK.
Pada 31 Desember 2025 angka Rp6 miliar yang disyaratkan itu harus sudah terpenuhi.
Sekarang butuh Rp700 juta lagi untuk mencapai Rp3 miliar pada akhir 2022 ini,”
jelasnya.
Untuk mempertahankan keberadaan BPRS-MPS
itu, Mizlan mengaku, PDM Pasaman Barat kini dalam keadaan terdesak. Ada banyak
investor yang ingin menanamkan modal mereka di bank milik Muhammadiyah itu,
tapi keluarga besar Muhammadiyah di kabupaten sawit itu belum mau memberikan.
Mizlan menjelaskan, sejak diresmikan Ketua
PWM Prof. Nur Anas Djamil pada 27 Juli 1996 atau 26 tahun silam, usaha
mempertahankan BPRS-MPS itu memang tidak mudah. Bila persyaratan OJK tak dapat
dipenuhi hingga batas waktu yang ditetapkan, “Maka tamatlah riwayatnya,”
sebutnya.
Beberapa langkah nyata sudah dilakukan
manajemen bersama PDM, tapi dukungan dari keluarga Muhammadiyah di Sumatera
Barat, baik pimpinan maupun para pemilik modal, sangat diperlukan guna
mempertahankannya. Kini, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggerakkan
wakaf uang di semua lini guna mempertahankan BUMM ini.
Kalau ingin mendirikan BUMM baru yang
bergerak di sektor perbankan, saat ini tidaklah mudah. Itu artinya, imbuh
Mizlan, lebih baik mempersama-samakan yang sudah ada dibanding mendirikan BUMM
baru.
“Untuk mempertahankan dan mengembangkan
BPRS-MPS, menurutnya, per 31 Desember 2022 sudah harus memenuhi ketentuan OJK
Rp3 miliar. Itupun sebenarnya terlambat
dua tahun. Tapi Muhammadiyah diberi kesempatan untuk menghimpun modal tersebut,”
terangnya.
Untuk wakaf uang guna menyelamatkan BUMM di
Pasaman Barat itu, PDM memang sudah mengeluarkan sertifikat wakaf uang untuk
yang berpartisipasi. Dia pun mengajak warga Muhammadiyah Sumbar berpartisipasi,
minimal Rp200 ribu/orang.
Kalau sudah masuk hitung-hitungan uang keluar,
iuran, wakaf, infak, dan sejenisnya, ujarnya, maka berdasarkan pengalaman
selama ini, mulai satu per satu warga menghindar. Semoga, tegasnya, saat ini
tidak terjadi.(MUSRIADI MUSANIF, wartawan utama)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar