TANAH DATAR, POTRETKITA.net - Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 nanti, diharap lebih terarah, terukur, akuntabel, dan dapat menjawab isu-isu strategis. Masalah pun bisa diselesaikan dengan baik, cepat, dan tepat.
Untuk itu, kata Richi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder diharap dapat berpikiran terbuka, dan mengusung visi jauh ke depan, terintegratif, inovatif, dan kolaboratif lintas sektor secara terukur.
Dengan demikian, ujarnya, penyelenggaraan pembangunan pada 2023 nanti akan lebih terarah, terukur, akuntabel, menjawab isu-isu stategis, serta mampu menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
Wabup menegaskan, RKPD yang dirumuskan merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Akan tetapi, lantaran pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya berhasil diatasi, maka dalam merumusan RKPD Tahun 2023, program diarahan ke pemulihan akibat pandemi, dalam hal ini peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui Program Unggulan (Progul) yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, pelaksanaan musrenbang kali ini memiliki posisi strategis dalam memberi arah pembangunan, terutama menyangkut dengan penyusunan program kerja dan arah kegiatan yang dituangkan ke dalam RKPD Tahun 2023.
‘’Musrenbang ini kita lakukan sebagai kegiatan stategis dan penting, sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional. Semoga kita bisa merumuskan program yang produktif dan inovatif, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.
Pelaksanaan musrenbang ini, imbuhnya, bertujuan membahas RKPD dalam rangka menetapkan rencana kerja yang mampu menjadi solusi, menyepakati prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator, target kinerja, lokasi kegiatan, penyelarasan program, dan prioritas pembangunan daerah. Sasarannya, kata wabup, menyahuti isu-isu strategis, fokus pada pemulihan ekonomi, dan selaras dengan prioritas pembangunan pada tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani, pada kesempatan itu menambahkan, musrenbang merupakan tindak lanjut dari menyahuti aspirasi masyarakat, setelah sebelumnya ditampung dalam musrenbang tingkat nagari dan kecamatan. Melalui musrenbang kabupaten, ujarnya, aspirasi tersebut diharap bisa disinkronisasi dengan program kerja di masing-masing OPD.
‘’Kita menyadari, beban anggaran pemerintah daerah belum sepenuhnya lepas dari wabah Covid-19. Kendati begitu, kami mengingatkan, program dan kegiatan yang ditetapkan bisa berdampak pada kepentingan masyarakat, sehingga beban ekonomi semakin tingan dan masalahnya bisa terselesaikan dengan baik,’’ katanya.
Musyawarah itu diikuti anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt. Intan Bano, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, dan para undangan.(musriadi musanf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar