PADANG PANJANG, POTRETKITA.net - Para wartawan yang bertugas di Kota Padang Panjang menyadari, keterbukaan informasi publik harus jadi komitmen bersama, melibatkan semua elemen yang ada di masyarakat. Itulah sebabnya, pembentukan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) berjalan mulus.
Baru tiga dari 19 kota kabupaten di Sumbar yang sudah berhasil membentuk lembaga itu, atas dukungan inisiasi dari institusi terkait, yakni Kota Bukittinggi, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang Panjang. Khusus di Kota Padang Panjang, kepengurusan untuk periode 2022-2025 sudah ditetapkan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (JKIP) Sumbar, melalui Surat Keputusan Nomor 03/JKIPSB/B/I/2021 tanggal 17 Januari 2022.
‘’Dukungan penuh juga diberikan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Utama Kota Padang Panjang, dalam hal ini Kepala Dinas Kominfo H. Ampera Salim dan instansi terkait. Dengan dukungan dan kekompakan para jurnalis di kota ini, kita berharap, program FJKIP Kota Padang Panjang akan dapat terlaksana dengan baik,’’ kata Ketua FJKIP Kota Padang Panjang Alfian YN.
Menurutnya, sebagai persiapan pengukuhan pengurus yang dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis (24/3) nanti, pihaknya sudah membentuk panitia. Selain mempersiapkan acara pengukuhan, sebutnya, kini juga dilakukan sosialisasi keberadaan organisasi ke jajaran pemerintahan, tokoh masyarakat, dan warga kota berjuluk Serambi Mekah itu.
Kepengurusan yang akan dikukuhkan tersebut adalah periode 2022-2025. Seluruh wartawan yang bertugas di Padang Panjang, tergabung ke dalam struktur pengurus. Ketua dipercayakan kepada Alfian YN, Wakil Ketua Ellefwirnofri, Sekretaris Rifnaldi, dan Bendahara Syafriyanto.
Koordinator Bidang Pendidikan (Korbid) ditugaskan kepada Musriadi Musanif, Korbid Sosialisasi Isril Naidi, Korbid Advokasi Pulkani Zainur, Korbid Litbang Yuwardi, Korbid Pemberdayaan Perempuan Yetti Harni, Korbid Keagamaan Yaldi Yarman, Korbid Sumber Daya Manusia Jon Kenedi, dan Korbid Kelembagaan Supriyanto.
Sebelumnya, Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono menjelaskan, lembaga ini lahir dalam upaya memasifkan keterbukaan informasi publik. Di Sumbar, jelasnya, wadah ini merupakan yang pertama dan dibentuk atas kolaborasi berbagai pihak, di antaranya Komisi Informasi Sumbar, Anggota DPRD HM Nurnas, Akademisi Unand Ilham Aldelano, dan para jurnalis yang konsen dengan agenda-agenda keterbukaan informasi publik (KIP).
‘’Kita perlu dukungan pemerintah kota dan kabupaten dalam membudayakan KIP ini. Dukungan terutama dari bupati, walikota, jajaran DPRD, Dinas Kominfo selaku PPID Utama, dan semua elemen terkait. Dukungan tidak sebatas proses administrasi, tetapi juga penganggaran,’’ katanya.(musriadi musanif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar