TANAH DATAR, potretkita.net - Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian menegaskan, pihaknya terus berupaya mengambil berbagai langkah strategis dan taktis, dalam rangka mengendalikan inflasi.
“Ada beberapa langkah yang dilakukan guna mengatasi inflasi daerah, dan itu ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Langkah strategis dan taktis itu seperti yang sudah koordinasi dengan daerah penghasil komoditas, rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pangan, dan pencanangan gerakan menanam,” ujarnya.
Richi mengatakan hal itu, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara virtual via zoom meeting, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pejabat negara dan kepala daerah se-Indonesia, Senin, (13/02) di Aula Eksekutif Kantor Bupati setempat.
Menurutnya, beberapa hal yang perlu lagi dilakukan ungkap Wabup seperti sidak ke pasar-pasar terkait distribusi agar tidak ada penahanan barang, operasi pasar, mendapatkan informasi daerah yang mengalami surplus komoditas, menjaga pasokan, memberikan bantuan transportasi dan merealisasikan BTT.
“Tanah Datar sebagai daerah produsen, dari itu kita perlu melakukan langkah-langkah pendataan informasi daerah-daerah yang mengalami surplus komoditas, karena ini juga menyangkut dengan subsidi transportasi,” ucapnya.
Wabup berharap, terkait kegiatan menanam adanya keterlibatan OPD maupun institusi TNI dan Polri, serta pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam berbagai sayuran, buah dan kolam ikan melalui kegiatan PKK dengan kelompok-kelompok dasawismanya.
Kabag Perekonomian Setdakab Tanah Datar Masni Yuletri menambahkan, kegiatan operasi pasar sudah tersedia anggarannya, dan untuk produsen tetap menjual sesuai harga pasar.
Menyinggung harga pasar yang tinggi, dikatakannya, ini diakibatkan rantai pemasaran yang cukup panjang, dengan adanya operasi pasar nanti produsen tidak dirugikan dan konsumen dapat membeli dengan harga yang sesuai.
Mendagri Tito saat memimpin rapat tersebut menyampaikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan tren yang sangat baik di awal 2023 ini. Angka inflasi nasional berada di 5,28 persen. Hal ini menunjukkan kerjasama antara daerah dengan pusat cukup baik. Dari itu, katanya, Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja pemerintahan di daerah.
“Setiap Presiden Jokowi berkunjung ke lapangan, beliau pasti akan ke pasar untuk mengecek langsung harga-harga. Beliau agak bergembira saat berkunjung minggu lalu ke Medan, Sumatera Utara, harga-harga relatif terkendali dan ketersediaan bahan pangan relatif baik. Demikian pula halnya di Lhokseumawe Aceh, inflasi 4,98 persen selain bahan pangan tersedia, harga juga relatif stabil,” sebutnya.
Dari data BPS yang dipaparkan oleh Plt. Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa M. Habibullah, inflasi Januari 2023 (m – to – m) sebesar 0,34 persen yang tersebar pada enam wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera tertinggi di Kota Gunungsitoli sebesar 1,87 persen dan Jawa tertinggi di Kota Cirebon 1,17 persen.
Sedangkan di Kalimantan tertinggi di Kota Singkawang 0,45 persen, Sulawesi tertinggi di Luwuk 0,74 pesen, Maluku-Papua tertinggi di Kota Sorong 0,96 persen, dan untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara inflasi tertinggi di Waingapu 1,16 persen.
“Penyumbang Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, secara m–to–m sebesar 0,30 persen dan y–on–y 1,51 persen terdiri dari komoditas beras, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah,” paparnya.
Secara nasional, ambahnya, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kota Solok Sumatera Barat, dengan nilai Indikator Perubahan Harga (IPK) 7,25 persen. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku dengan nilai IPH -6,78 persen.
“Komoditas penyumbang kenaikan harga pada minggu kedua Februari 2023 adalah beras di 147 kabupaten/kota (delapan provinsi), bawang merah 130 kabupaten/kota (13 provinsi) dan minyak goreng di 105 Kabupaten/Kota (11 Provinsi),’ jelasnya.
Sedangkan untuk bahan pangan dengan fluktuasi harga tertinggi, yaitu cabe merah yang sangat signifikan terjadi di 101 kabupaten/kota pada 11 provinsi di Indonesia.(prokopimtd; ed. mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar