PADANG PANJANG, POTRETKITA.net - Angka kemiskinan di Kota Padang Panjang tahun 2021 lalu berada pada posisi 5,92 persen. Tahun ini diharap turun ke 5,64 persen dan pada 2023 menjadi 5,36 persen.
Demikian dikatakan Wakil Walikota Padang Panjang H. Asrul, Kamis (11/8), saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang Tahun 2022, di ruang rapat Kantor Bapeda.
Asrul meminta, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dioptimalkan guna memaksimalkan penanggulangan kemiskinan itu.
Menurutnya, ada beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di pemko, di antaranya kebijakan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemenuhan hak dasar, kebijakan perluasan kesempatan kerja, dan kebijakan percepatan pembangunan kelurahan.
Kepala Bappeda Rusdianto pada kesempatan yang sama mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan, ada beberapa kendala. Yakni keterpaduan validasi data terbatas, integrasi program kegiatan masih kurang, pendanaan yang masih terbatas, pola kemitraan belum optimal.
Terkait hal tersebut, katanya, penting dilakukan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai perkembangan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan penanganan kemiskinan OPD. Serta, optimalisasi keterlibatan unsur terkait dalam penanganan kemiskinan sesuai arahan wali kota dan wakil wali kota.
Sementara itu, Asisten III Setdako Martoni, berkesempatan memaparkan hasil studi tiru yang dilakukan TKPK ke Pemko Bandung dan Pemko Cimahi pada 3 Juli lalu.
"Dari kunjungan tersebut, ada beberapa hal yang dapat diadopsi untuk Padang Panjang. Seperti perda tentang penanggulangan kemiskinan, sistem informasi, aplikasi penyusunan RPKD dan LPKD, dan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi," tuturnya.(dega, diskominfo pp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar