Ketua DPR RI Puan Maharani, mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis pertalite tersebut, karena sudah membebani APBN, dan perlu rencana cadangan (contingency plan) dalam penyalurannya.
“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota pertalite benar-benar kritis,” seru Puan dalam siaran persnya, Kamis (11/8/2022), sebagaimana dirilis pada laman resmi dpr.go.id yang dikutip dan diakses pada Jumat (12/8/2022) sore.
Menurutnya, konsumsi pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 23,05 juta kiloliter (KL). Cadangan yang ada diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022. Hingga Juli lalu, konsumsi pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.
Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis premium ditiadakan. Untuk itu, lanjut Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan. “Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan pertalite dan menyulitkan masyarakat,” ucap politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Ia lalu mengimbau pemerintah tidak mendiamkan fakta ini, agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa tetap mengakses BBM bersubsidi. “Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis pertalite,” sebut Puan.
BACA PULA : MyPertamina untuk Beli Pertalite dan Solar Kian Menyulitkan Rakyat
Aplikasi MyPertamina untuk Memastikan BBM Bersubsidi Tepat Sasaran
Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi pertalite diprediksi akan bertambah. Mantan Menko PMK itu pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.
“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur Puan. Ia meminta pemerintah bersama stakeholder terkait semakin masif menyosialisasikan program subsidi tepat sasaran.
Selain itu, ia meminta pemerintah cepat mengeluarkan regulasi pembatasan BBM bersubsidi. “Dengan begitu, subsidi dari pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya, betul-betul tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya,” tutup Puan.
Aplikasi MyPertamina
Sementara itu, untuk mensosialisasikan aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM bersubsidi, pihak Pertamina juga melakukan berbagai upaya ke kota kabupaten. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga ketersediaan BBM dan penyalurannya agar tepat sasaran.
Saat menggelar sosialisasi di Kabupaten Tanah Datar, Kamis (11/8), narasumber dari Pertamina Sumbar menjelaskan, Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang dipilih untuk menerapkan aplikasi tersebut.
Sementara saat melakukan sosialisasi di Kota Padang Panjang, Sales Branch Manager Pertamina Rayon IV Sumatera Barat Yudistira menyampaikan, penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengendalikan pembelian BBM agar tepat guna dan tepat kuota. Di Sumbar, pemerintah harus membayar subsidi sebesar Rp18,3 miliar/hari untuk dua jenis BBM itu.
“Alasan menerapkan transaksi membeli BBM Pertalite dan Biosolar melalui aplikasi MyPertamina merupakan bentuk komitmen untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, sesuai dengan alokasi dan regulasi yang berlaku,” jelasnya dalam acara sosialisasi pendaftaran pengguna BBM bersubsidi di Hall Lantai III Balai Kota, Jumat (8/7) yang diikuti seluruh OPD di lingkungan Pemko Padang Panjang.
Pihaknya mengimbau, agar masyarakat yang berhak menggunakan Pertalite dan Biosolar dapat melakukan pendaftaran melalui website subsiditepat.mypertamina.id. “Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR Code khusus yang menunjukan bahwa data pengguna telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Biosolar,” sebutnya.
Ditambahkannya, transaksi BBM bersubsidi dengan QR Code ini mudah, simpel, dan tepat sasaran. Pembayarannya juga masih sama dengan transaksi seperti biasa, yakni pembayaran tunai maupun nontunai.
Sementara Sekdako Sonny Budaya Putra Padang Panjang termasuk salah satu kabupaten/kota di Sumbar yang menjadi daerah uji coba pendaftaran konsumen BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina. Selain Padang Panjang, ada Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukittinggi.
Dikatakannya, langkah pertama sosialisasi ini melalui aparatur pemerintah, di samping sebagai pengguna, juga untuk dapat membantu menginformasikannya di tengah masyarakat. "Karena ini merupakan kebijakan pemerintah, kita semua bisa menjadi penyambung informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan dapat kita sebarluaskan informasi ini dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat,” harapnya.(*/mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar