Kasus Stunting Masih Tinggi

KiprahKita Kamis, Oktober 27, 2022 Berita,

TANAH DATAR, potretkita.net – Angka prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Datar terbilang masih tinggi, kendati posisinya berada di bawah level Provinsi Sumatera Barat dan nasional.

“Berdasarkan hasil Studi Kasus Gizi Indonesia (SKGI) Tahun 2021, angka prevalensi stunting di Tanah Datar adalah 21,5 persen. Angka ini cukup tinggi, kendati berada di bawah angka Sumbar yang 23,3 persen dan nasional 24,4 persen. Target nasional pada 2024 nanti harus sudah berada pada angka 14 persen,” kata Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian.

Wabup mengatakan hal itu, dalam kapasitasnya sebagai ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tanah Datar, pada diskusi panel membahas kasus stunting, Kamis (27/10), diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi kemasyarakatan terkait.

BERITA TERKAIT

Menurut Richi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar semakin berkualitas, merupakan bagian dari usaha mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045 nanti. Untuk itu, ujarnya, menekan angka stunting merupakan bagian penting dari usaha mencapai visi tersebut.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun, akibat kekurangan asupan gizi kronis dan infeksi tulang belakang, terutama pada periode seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), dari janin hingga berusia 23 bulan.

Stunting ditentukan oleh indeks antropometri yang menggunakan data panjang badan berdasarkan umur, untuk anak usia di bawah dua tahun, dan menggunakan data tinggi badan berdasarkan umur untuk anak dua tahun ke atas.

Menyikapi masih tingginya angka stunting di Luak Nan Tuo, wabup menegaskan, semua pihak harus memberikan pehatian khusus, bekerja keras, berkoordinasi, dan bekerjasama, sehingga dapat dilakukan percepatan pengentasannya.

“Saya menghimbau kepada semua pihak dan lintas sektor agar bekerjasama dalam menurunkan angka stunting ini. Kegiatan ini semoga dapat memberikan pencerahan kepada semua pihak. Apa saja faktor penyebabnya, bagaimana terjadinya, dan apa rekomendasi para pakar yang akan ditindaklanjuti semua pemangku kepentingan,” tegas Richi.

Dalam menurunkan angka stunting, menurutnya, variabel yang juga harus menjadi perhatian adalah sanitasi lingkungan. Kita menyaksikan, tegasnya, masih banyak rumah warga yang belum memiliki sanitasi yang baik. Ini akan menjadi program prioritas,” tuturnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Fatmawati, pada diskusi panel itu mengatakan, melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, terutama hal yang menjadi prioritas nasional dalam menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 nanti.

Di Sumbar, ujarnya, sudah dibentuk Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia (RAN-PASTI) 2021-2024, beranggotakan seribu orang dan tersebar di seluruh kabupaten kota se-Sumbar. Tugas utama mereka, jelas Fatmawati, melakukan audit kasus-kasus stunting.

“Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mencari penyebab terjadinya stunting, sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Semua pihak memang harus serius dan bersungguh-sungguh dalam urusan ini,” ucapnya.(musriadi musanif)