Nevi Zuairina Sorot Impor Dua Juta Ton Beras

JAKARTA, potretkita.net - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti rencana pemerintah, yang akan mengimpor dua juta ton.

BACA JUGA

• Badan Pangan Nasional Tugaskan Bulog Impor Beras Dua Juta Ton
• Anggota DPR Nilai Pemerintah Gagal Urus Beras
• Harga Beras di Sumbar Masih Termahal

Menurutnya, impor beras di tengah musim panen raya di beberapa wilayah di Indonesia berpotensi membuat serapan panen masyarakat tidak maksimal.

"Rencana impor beras menjadi isu hangat, di tengah musim panen raya di beberapa wilayah di Indonesia dengan dalih sebagai cadangan stok. Namun tentu akan membuat serapan panen masyarakat menjadi tidak maksimal dengan harga yang pantas," ujarnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN Pangan dan Perkebunan, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

 

Perum Bulog mendapat penugasan untuk melakukan impor beras dua juta ton. Arahan ini diberikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun ini. Tambahan pasokan beras tersebut diketahui sebagai cadangan dan strategi untuk persiapan menghadapi el nino.

Melihat hal tersebut, Politisi Fraksi PKS ini menanyakan kepada Perum Bulog apa yang akan dilakukan BUMN bidang logistik pangan tersebut untuk menjadi serapan beras di masyarakat tetap maksimal dengan harga yang pantas. "Karena begitu kita impor, kita harapkan serapan beras di masyarakat dengan harga yang bagus, begitu juga dengan serapan bahan pokok lain di masyarakat," imbuhnya.

Sorotan terhadap rencana impor beras itu juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah. Ia menekankan pentingnya mendahulukan serapan beras dari dalam negeri. "Impor beras sejumlah dua juta ton bukanlah angka yang main-main. Seharusnya Bulog dapat mengupayakan terlebih dahulu penyerapan dari petani," katanya, sebagaimana dirilis laman resmi dpr.go.id.

Menurut Luluk, petani harus jadi nomor satu. Serapan dalam negeri harus menjadi nomor satu, karena itulah momen para petani merasakan hasil keringat dan air matanya selama ini.

Luluk juga mempertanyakan penyerapan beras dari petani selama ini. Sebab menurut data Bulog, hingga awal April 2023, cadangan beras Bulog tinggal sebesar 283.883 ton.

"Mengapa ini (cadangan beras Bulog) dibiarkan sampai dalam kondisi yang serendah ini. Apa di tahun-tahun sebelumnya, Bulog memang tidak melakukan serapan besar-besaran pada saat panen raya misalnya di tahun 2022, 2021, 2020 atau bahkan 2019 sehingga ini (kurangnya cadangan beras) sudah diantisipasi," jelasnya.

Politisi Fraksi PKB ini meminta Bulog untuk dapat mempertimbangkan kembali rencana sisa impor beras. Bulog diminta untuk mengecek kembali ketersediaan beras petani.

"Pemerintah harus satu suara terkait dengan data produksi, kemudian daerah-daerah mana sentra-sentra penghasil padi yang selama ini misalnya belum panen karena kebetulan musim tanamnya tidak sama dan panennya juga tidak sama sehingga jangan sampai petani lagi-lagi merasa pilu hatinya," imbuhnya.(dpr.go.id; ed. mus)