MEDAN, potretkita.net - Pemetaan resiko Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan-Toba menjadi prioritas nasional, karena memiliki nilai strategis dan berdampak luas.
BACA JUGA
- Tak Satu Jalan Menuju Samosir
- Eksotisme di Setiap Lekukan Toba nan Mempesona
- Menyibak Destinasi Tersembunyi di Danau Toba
Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi, melakukan sosialisasi penyusunan peta risiko bencana Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan–Toba, di Medan, Senin (10/4) awal pekan ini.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Ph.D. dalam publikasinya pada laman bnpb.go.id, diakses dan dikutip pada Jumat (14/4) menjelaskan, penyusunan peta risiko ini bertujuan untuk memahami risiko dan mengetahui peran yang perlu dilakukan oleh seluruh pihak terkait, dalam pengelolaan DAS Asahan–Toba.
Selain itu, jelasnya, peta risiko dapat dimanfaatkan untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang berpotensi terjadi di kawasan itu.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati menyampaikan, program ini merupakan salah satu di antara empat program pemulihan DAS kritis, yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“DAS Asahan Toba penting untuk dilakukan pemulihan karena nilai strategisnya, seperti untuk mendukung Danau Toba menjadi destinasi wisata dunia, bendungan yang membangkitkan PLTA yang digunakan untuk industri yang dapat menopang ekonomi nasional, serta Asahan memiliki daerah irigasi yang dapat mendukung ketahanan pangan,” katanya.
Raditya berharap, hasil dari pemetaan risiko diharapkan dapat digunakan untuk mendukung dalam membuat kebijakan pengelolaan DAS. Penelitian-penelitian yang dilakukan, imbuhnya, dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembuatan kebijakan yang diperlukan, untuk mencegah bencana banjir yang diperlukan, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata.
"Bencana adalah urusan bersama. Langkah ini perlu adanya kerja sama pentaheliks, untuk melakukan penanganan bencana yang lebih baik. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Perlu adanaya kolaborasi keterlibatan pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, lembaga usaha dan masayarkat,” tegasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis yang juga hadir, turut memberikan arahan. Menurutnya, mitigasi bencana di sepanjang DAS sangat perlu dilakukan demi menjaga keselataman masyarakat.
“Disiapkan tanggul-tanggul di sisi sungai sebagai penahan air. Namun bukan itu saja, yang paling penting dari mitigasi ini adalah penyuluhan tentang pencegahan bencana kepada masyarakat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko kematian pada masyarakat,” ungkap Iskan.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwaklian Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Utara, Wakil Bupati Toba, sepuluh perwakilan BPBD kabupaten dan kota yang ada di Sumatra Utara dan perwakilan lembaga terkait lainnya.(*/mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar