Kemenag Bantu Masjid di Daerah Terdampak Covid-19

JAKARTA, POTRETKITA.net - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam), akan menyalurkan bantuan operasional masjid dan mushalla di daerah terdampak Covid-19 tahun anggaran 2021.

Moh. Agus Salim (kemenag.go.id)

Total bantuan yang akan disalurkan, menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Moh. Agus Salim, sebesar 6,9 miliar rupiah, terdiri dari 6,2 miliar rupiah bantuan untuk masjid  dan 700 juta rupiah bantuan untuk mushalla. 

Bantuan operasional itu, katanya, dapat dipergunakan takmir dan pengurus masjid/mushalla untuk memenuhi keperluan penerapan protokol kesehatan dan percepatan penanganan Covid-19. 

“Misalnya, untuk penyediaan protokol kesehatan 5M seperti penyediaan sanitasi cuci tangan, masker, hand sanitizer, disinfektan, dan alat pengukur suhu tubuh serta sarana pencegahan Covid-19 yang lainnya. Termasuk untuk kebutuhan pembayaran listrik, air, dan kebutuhan pembinaan keumatan yang dilakukan secara daring,” ujar Agus.

Dikutip dari laman resmi kemenag.go.id, Agus menuturkan, bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan dan kehadiran pemerintah kepada takmir dan pengurus masjid/mushalla dalam penanganan pandemi Covid-19. Agus berharap, bantuan operasional yang disalurkan dapat menjadi stimulan bagi takmir masjid dan mushalla untuk melayani umat secara optimal di masa pandemi Covid-19. 

Menurutnya, pandemi Covid-19 memberikan dampak pada pembatasan dan peniadaan sementara kegiatan peribadahan dan kewajiban penerapan prokes. Ini tentu berpengaruh terhadap beban operasional bagi takmir dan pengurus masjid/mushalla. 

Adapun besaran bantuan operasional yang akan diberikan sebesar Rp20 juta untuk tiap masjid, dan Rp10 juta rupiah untuk tiap mushalla. 

Kepala Subdirektorat Kemasjidan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Abdul Syukur menjelaskan, ada beberapa persyaratan dan prosedur permohonan bantuan yang harus dipenuhi oleh takmir dan pengurus masjid/musalla. 

“Salah satu persyaratannya, masjid/mushalla harus terdaftar pada Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama, memiliki rekening bank atas nama masjid/mushalla, dan terdampak/berada pada daerah yang terpapar Covid-19,” ujarnya. 

Adapun dokumen permohonan bantuan ditujukan kepada Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam/Direktur Urais Binsyar. Dokumen tersebut selanjutnya diunggah pemohon ke laman https://simas.kemenag.go.id/page/permohonanbantuan. 

Permohonan bantuan, lanjut Abdul Syukur, paling lambat diajukan secara online pada 12 September 2021. “Seluruh sistem dan mekanisme pengajuannya akan dilakukan secara online, sebagai upaya transformasi digital terkait pengelolaan bantuan di Bimas Islam,” tandasnya.(*)