JAKARTA, POTRETKITA.net - Musim hujan sudah mulai tiba. Sejumlah kawasan rawan bencana banjir dan tanah longsor mesti bersiaga. Tanpa kesiapsiagaan, dikhawatirkan bencana akan menelan korban jiwa dan harta benda.
 |
| bnpb.go.id |
Prasinta mengatakan hal itu, Selasa (14/9), pada rapat koordinasi peringatan dini dalam menghadapi ancaman bahaya hidrometeorologi. ''Ini merupakan langkah pengurangan resiko bencana dan tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJN) 2020-2024, sebagai implementasi salah satu strategi pengurangan resiko bencana,'' ujarnya, dikutip dari laman resmi BNPB, Kamis (16/9).
Berbicara tentang sistem peringatan dini, imbuhnya Prasinta, tentunya tidak terlepas dari dua komponen utama yaitu komponen struktur serta komponen kultur.
Komponen struktur merujuk pada infrastruktur pengamatan dan monitoring, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga teknis, seperti BMKG dan PVMBG. Sedangkan komponen kultur, Prasinta menjelaskan ini sebagai diseminasi peringatan dini dan kapasitas masyarakat.
Lebih lanjut Prasinta menambahkan, untuk komponen struktur, yaitu institusi pemerintah seperti BMKG, PVMBG, Kementerian PUPR sudah memiliki sarana prasarana monitoring yang sudah cukup maju untuk bisa memberikan peringatan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat.
“Namun, untuk komponen kultur terkait bagaimana warning bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat serta bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap warning yang diberikan, masih menjadi pekerjaan rumah besar kita semua termasuk di dalamnya BPBD,” ujarnya.
Pada konteks ini, Prasinta menekankan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops menjadi sangat penting.
Pada kesempatan ini, Prasinta juga berpesan upaya para pemangku kepentingan untuk dapat menyampaikan informasi maupun melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk aksi dini atau early action di tingkat masyarakat.
Sementara itu, Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya menyampaikan, peringatan dini berbasis masyarakat, salah satunya menitikberatkan pada kemampuan merespons. Informasi sebagai suatu peringatan dini itu harus memenuhi parameter, antara lain informasi dipastikan sampai dan dipahami oleh masyarakat.
“Masyarakat merespons informasi dengan evakuasi ke tempat yang aman,” ujar Afrial mengenai parameter peringatan dini berbasis komponen kultur, sebagaimana dirilis Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Ph.D.
BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini BNPB, selalu menyampaikan surat edaran peringatan dini terkait potensi bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, BNPB juga secara berkala menginformasikan analisis prediksi banjir melalui laman dan Whatsapp Group. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPBD untuk kesiapsiagaan dan konsolidasi antar para pemangku maupun mitra di tingkat lokal.
Rakor peringatan dini menghadapi ancaman bahaya hidrometeorologi ini dihadiri oleh BPBD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pada rakor tersebut BNPB menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dr. Ir. Dodo Gunawan, DEA dan Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG Dr. Agus Budianto.(*/mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar