TANAH DATAR, potretkita.net – Pencari kerja ke luar negeri sering terkendala karena penguasaan bahasa yang mini, khususnya Bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya.
“Seringkali pencaker kita ini terkendala bahasa untuk
bekerja ke luar negeri. Untuk itu kita akan siapkan Balai Latihan Kerja (BLK),
sehingga tenaga kerja yang memiliki kemampuan lebih bisa memanfaatkan fasilitas
di BLK tersebut,” ungkap Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian.
Wabup mengatakan hal itu, saat memberi sambutan pada
kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negerim dan Perlindungan Menyeluruh
Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Very Very Important Person
(VVIP), di aula SMAN 1 Padang Ganting.
Untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan bisa
berkomunikasi dengan baik di luar negeri, menurut wabup, pihaknya sudah
menugaskan Dinas PMPTSP Tenaga Kerja untuk melakukan kajian strategis dan
menyiapkan program yang pas, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Richi mengatakan, pembangunan
ketenagakerjaan merupakan salah satu program prioritas di daerah yang dikenal Luhak
Nan Tuo ini. Hal itu, ujarnya, termaktub dalam misi kedua RPJMD Tanah Datar,
yakni meningkatkan ekonomi masyarakat dan perluasan lapangan kerja.
Direktur Sistem Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan
Asia Afrika BP2MI Lismia Elita menyatakan, pihaknya merasa bangga karena Provinsi
Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang tidak mengirimkan warganya
menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) informal yang bekerja sebagai Pekerja
Rumah Tangga (PRT) ke luar negeri.
“Hal ini sejalan dengan salah satu dari sembilan Program
Prioritas BP2MI, untuk mendorong penempatan PMI terampil dan profesional, yang
tentunya memiliki skill,” ujarnya.
Lismia mengatakan, warga Sumatera Barat kebanyakan masih
memilih negara penempatan Malaysia. Selain karena masih satu rumpun, kebanyakan
warga Sumatera Barat masih beranggapan, bekerja ke luar negeri itu sebagai PRT
dan rentan mendapatkan penyiksaan dari majikan.
“Padahal peluang kerja ke beberapa negara saat ini terbuka lebar, tidak hanya Malaysia. Misalnya untuk saat ini, skema G to G (Government to Government) yang terbuka adalah negara Jepang, Korea, dan Jerman, dengan perlindungan yang baik dan gaji yang tinggi,” ujar Lismia.(mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar