Meneguhkan Komitmen untuk Provinsi Sumatera Tenggara

Oleh Musriadi Musanif

(Wartawan Utama)

LAMA tak terdengar dibicarakan, wacana pemekaran Provinsi Sumatera Utara kini bergaung lagi. Kawasan Tapanuli Bagian Selatan ingin mendirikan Provinsi Sumatera Tenggara. Perjuangan yang sudah lama dimulai sebenarnya, lalu terhenti.

Musriadi Musanif

Usulan memekarkan Sumut yang salah satunya adalah Provinsi Sumatera Tenggara, ada yang menyingkatnya dengan Sumtra ada pula Sumteng, kini kembali masuk ruang publik. Beberapa media terbitan Medan dan Jakarta juga kembali mengekspos, setelah bulan lalu berlangsung pertemuan bersejarah di Medan. Sejumlah tokoh asal Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) bertemu membahas usulan tersebut. Mereka ingin kembali meneguhkan komitmen.

Pertemuan Selasa (22/3/2022) yang berlangsung di kediaman Rahudman Harahap di Medan, diikuti tokoh-tokoh Tabagsel, di antaranya mantan Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap, Sekretaris Tim Pemekaran Usman Hasibuan, Doly Sinemba Siregar, Rektor UIN-SU Syahrin Harahap, Akademisi Sohibul Anshar Siregar, Miswar Lubis, Parluhutan Nasution, Ahmadan, Zardin, Sukheri Lubis, dan sejumlah tokoh mewakili kabupaten kota di Tabagsel serta Rahudman Harahap selaku tuan rumah.

Terungkap pula pada waktu itu, saat ini di Sumatera Utara juga ada gerakan-gerakan dari daerah lain yang juga ingin dimekarkan sebagai provinsi, seperti Tapanuli, Nias, Labuhanbatu serta beberapa daerah lainnya di luar Sumatera. Karenanya para penggagas dan tokoh pendukung pemekaran Sumatera Tenggara harus cepat bergerak, agar tidak tertinggal dalam pembahasan pemekaran provinsi di Indonesia.

Lantas, ada apa dengan Provinsi Sumatera Tenggara? "Ada sejumlah kendala yang terjadi dalam usulan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara. Pertama, rivalitas politik dimana banyak daerah yang juga ingin mekar, sehingga harus ada lobby yang kuat ke pemerintah pusat agar Sumatera Tenggara masuk dalam agenda pemekaran. Yang kedua, kurangnya perguruan tinggi di daerah Tabagsel, sehingga ke depan harus ada perencanaan menambah perguruan tinggi di semua daerah di Tabagsel," sebut Sohibul Anshar.

Di kawasan selatan Tapanuli telah dilakukan berbagai pembicaraan intensif sejak lebih dari sepuluh tahun belakangan. Daerah yang dihuni suku bangsa Mandahiling, Batak, Melayu, Minang, Angkola dan lain-lainitu, bersatu dalam sebuah tekad untuk menghadirkan provinsi baru yang lepas dari perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).

Daerah-daerah yang akan bergabung ke dalam Provinsi Sumatera Tenggara meliputi Kota Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Mandahiling Natal (Madina). Khusus untuk Madina, berhembus pula kabar akan dimekarkan lagi dengan menghadirkan kabupaten baru bernama Bandar Natal.

Lalu apa untungnya bagi Sumatera Barat, seandainya Provinsi Sumatera Tenggar berhasil didirikan? Secara kultural, masyarakat dua kabupaten di belahan paling utara Sumbar itu, Pasaman dan Pasaman Barat, memiliki ikatan yang cukup erat dengan daerah-daerah yang akan bergabung dalam rencana provinsi baru itu. Ada kesemaan. Ada ikatan kekeluargaan yang tak terpisahkan. Ada kontak-kontak dagang dan perekonomian yang hingga kini kian erat.

Sumbar bisa meraih keuntungan dari berdirinya Provinsi Sumatera Tenggara. Sebab, dengan pemekaran itu, kawasan pantai barat pasti akan menjadi perhatian bersama sebagai sentra pengembangan ekonomi dan industri dua daerah bertetangga.

Pelabuhan samudra yang kini tengah dibangun di Airbangis, bisa menjadi satu-satunya pelabuhan internasional ekspor impor kelapa sawit, hasil hutan, perikanan dan sebagainya. Apalagi, pelabuhan itu persis berada di perbatasan kedua daerah. Dominasi Sibolga sebagai pelabuhan samudra akan bisa beralih ke Airbangis.

Selama ini, masyarakat perbatasan kedua daerah merasa tertinggalkan, baik oleh Pemprov Sumbar maupun Sumut. Jalan raya, sarana kesehatan dan fasilitas umum lainnya hampir tak ada yang dibangun representatif.***