PADANG, POTRETKITA.net - Pendiri Setara Institute Rocky Gerung, diagendakan untuk membahas situasi perpolitikan Indonesia, Rabu (20/7), di Convention Hall Prof. Dr. Syafii Maarif Kampus I Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar); Kototangah Padang.
 |
| Rocky Gerung |
Kegiatan talkshow kebangsaan bertajuk Indonesia Darurat Politik itu, merupakan bagian dari upaya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UM Sumbar mencari solusi persoalan bangsa. Rocky dipandang tepat menjadi narasumber, karena selain akademisi dan pernah mengajar di Universitas Indonesia, lelaki kelahiran Manado 20 Januari 1959 itu, juga dikenal sebagai filsuf, akademisi, intelektual publik, dan tokoh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi.
Presiden Mahasiswa UM Sumbar Usman Bin Nazarudin menjelaskan, ada banyak latar belakang sosial politik yang mendorong BEM memilih tema itu, di antaranya dilihat dari sudut pandang situasi dan kondisi saat ini, saat dimana Indonesia bisa dikatakan tidak dalam keadaan baik–baik saja.
"Keyakinan ini diperkuat dan ditandai oleh banyaknya problematika politik yang berkepanjangan hingga menyebabkan munculnya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, aktivis, buruh, petani dan berbagai kalangan lainnya," katanya, sebagaimana dirilis Humas UM Sumbar, Senin (18/7).
Usman mengajak akademisi, praktisi, aktivis, mahasiswa dan seluruh lini masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ini. “Melalui kegiatan ini, kita bisa menambah wawasan dan membuka cakrawala dengan saling bertukar fikiran terhadap kondisi Indonesia saat ini. Sebagai generasi penerus, kita harus mampu berperan aktif dalam menanggapi situasi yang sedang dialami oleh negara ini, karena kitalah yang akan memimpin negara ini di masa depan," ujarnya.
Topik teranyar yang menjadi sorotan Rocky adalah soal presidential threshold 20 persen, yang menurutnya menghambat munculnya calon-calon presiden potensial. Hal itu ditegaskanya saat berdialog dengan keluarga besar BEM Universitas Muhammadiyah Gresik, Sabtu (16/7).
Tingginya angka ambang batas pencalonan presiden ini, menurutnya, merusak tatanan demokrasi dan menghina kedaulatan rakyat. Untuk bisa menyalonkan, harus mengantongi dukungan parpol 20 persen. "Tingginya angka ambang batas pencalonan presiden itu merusak tatanan demokrasi dan menghina kedaulatan rakyat," ujarnya.
Rocky melihat, ada potensi politik transaksional antara calon dengan partai politik agar dapat maju dalam kontestasi. Karena itu, tegasnya, presidential threshold 0 persen dapat menjadi solusi untuk lepas dari demokrasi yang transaksional.(mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar