TANAH DATAR, POTRETKITA.net - Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Datar, Senin (5/9), memberikan pandangan terkait dengan Rencana Perubahan Anggaran APBD 2022 yang diajukan eksekutif. Pandangan umum fraksi itu disampaikan pada sidang paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD setempat.
Fraksi Partai Gerindra menyorot soal surplus anggaran sebesar Rp60,2 miliar dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun 2021 yang mencapai Rp111,5 miliar. “Defisit yang harus ditutupi itu Rp51,3. Artinya terdapat surplus sebesar Rp60,2. Apa rencana pemerintah untuk memanfaatkan dana itu,” ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra Kamrita.
Gerindra juga menyorot soal meningkatnya alokasi anggaran pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Sekretariat Daerah, RSUD M. Ali Hanafiah, dan Dinas Kesehatan. Gerindra meminta penjelasan pemerintah daerah, untuk kegiatan apa saja, sehingga ketiga OPD memerlukan penambahan anggaran dalam jumlah yang cukup signifikan.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan tanggapan secara tertulis melalui pimpinan dewan, karena keempat anggota fraksinya sedang mengikuti bimtek di luar daerah.
Fraksi ini menyorot soal mulai tumbuhnya tempat kos dan rumah kontrakan, seiring dengan tingginya animo kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Mahmud Yunus. Fraksi PPP meminta pemerintah daerah agar melakukan pendataan dan kajian mendalam, sehingga nantinya bisa diatur dalam peraturan daerah.
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Golkar melalui Juru Bicara Herman Sugiarto meminta penjelasan bupati, khususnya soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diajukan Rp124,3 miliar. Artinya, terjadi penambahan sebesar Rp7,4 miliar atau naik 6,93 persen.
“Pajak daerah terlihat tidak mengalami perubahan, sementara retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi perubahan. Lalu apa masalahnya, sehingga pajak daerah tidak mengalami perubahan,” sebut Herman,
Selain terjadi peningkatan belanja pada tiga OPD yang mendapat sorotan Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) justru menyorot peristiwa sebaliknya, ada OPD yang malah mengalami penurunan belanja.
“BPBD sebelumnya dianggarkan Rp3,6 miliar, terjadi pengurangan Rp130,5 juta. Padahal setahu kami, BPBD terbilang padat kegiatannya di lapangan. Pengurangan anggaran juga terjadi pada Dinas Koperindag sebesar Rp866 juta, padahal tugas dinas ini terbilang berat pasca Covid-19 ini,” sebut Alimuhar St. Tunaro, juru bicara Fraksi PAN.
Pengurangan anggaran juga ditemukan di Badan Keuangan Daerah Rp4,05 miliar. Di level kecamatan, pengurangan anggaran itu ditemukan untuk Kecamatan Rambatan, Lintau Buo dan Padang Ganting.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya Istiqlal mempertanyakan, soal terjadinya peningkatan yang cukup signifikan pada belanja RSUD M. Ali Hanafiah. Angkanya lebih dari Rp19 miliar.
Hal lain yang juga mendapat sorotan PKS adalah pengurangan anggaran pada Dinas Koperindag. Padahal, sebutnya, dinas ini memiliki peran penting dalam membangkit dan memulihkan perekonomian rakyat, setelah terdampak pandemi Covid-19.
Sedangkan Fraksi Partai Hanura melalui Juru Bicara Wadrawati meminta penjelasan, rencana yang akan ditempuh pemerintah daerah, seiring dengan terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. “Ini pasti berimbas pada kehidupan rakyat. Untuk itu dibutuhkan adanya kebijakan dan langkah-langkah strategis,” tuturnya.
Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicara Khairul Abdi meminta penjelasan, terkait digitalisasi pemungutan pajak makan dan minum di restoran, peningkatan PAD yang mencapai Rp7 miliar, dan meminta jangka waktu pembayaran cicilan program Makan Rendang –program unggulan melawan rentenir—ditinjau ulang.
Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Saidani, didampingi Ketua Rony Mulyadi Dt. Bungsu, dan Wakil Ketua Anton Yondra, sedangkan dari jajaran eksekutif, rapat diikuti Wakil Bupati Richi Aprian dan jajaran terkait lainnya.(mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar