“Penting bagi semua kalangan untuk mengetahui, apakah satu media itu tergolong abal atau tidak. Media abal-abal biasanya sering menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat,” kata Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra, Senin (12/9), saat tampil jadi narasumber pada kegiatan Seminar bertemakan Membedakan Media Profesional dengan Media Abal-abal di Kabupaten Tanah Datar.
Pada kegiatan yang dipusatkan di Gedung Nasional Maharajo Dirajo itu, turut hadir Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Staf Ahli Bupati Desi Trikorina, Kepala Dinas Kominfo Yusrizal, dan beberapa pimpinan instansi terkait di lingkungan Pemkab Tanah Datar. Sedangkan pesertanya pimpinan OPD, BUMD, camat, walinagari, dan pimpinan sekolah yang ada di daerah Luak Nan Tuo itu.
Azyumardi menegaskan, untuk mengetahui beda antara media profesional dengan abal-abal sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau media abal-abal itu, sebutnya, beroperasi tanpa badan hukum yang jelas, secara konsisten hampir selalu menimbulkan masalah, menakut-nakuti, dan sejenisnya.
“Sebagai pimpinan lembaga pemerintahan, perlu mengetahui cara menghadapi pelaku media abal-abal itu agar tidak menimbulkan masalah. Pemerintah daerah, lembaga, dan instansi terkait lainnya diharap hanya menerima media terverifikasi, baik secara administrasi maupun faktual, dalam rangka membangun pers Indonesia yang berkualitas dan bertanggungjawab,” ujarnya.
Azyumardi juga menyebut, pihaknya senantiasa berupaya mensosialisasikan kepada jajaran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, lembaga dan instansi lainnya, agar tidak media dan jurnalis abal-abal tersebut.
Wakil Bupati Richi Aprian dalam sambutannya mengatakan, media mengambil peran penting dalam menyampaikan dan menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Untuk itu, ujarnya, pemerintah daerah juga amat menyadari, media berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab.
Bersamaan dengan itu, menurutnya, media juga harus memberikan kontribusi untuk memajukan masyarakat, di antaranya melalui penyebarluasan informasi pembangunan kepada khalayak ramai.
“Tugas yang diemban insan pers itu amat mulia. Tapi tak dapat pula kita ingkari, profesi ini kerap tercoreng oleh segelintir oknum nakal yang mengambil keuntungan di luar tugas pokok dan fungsi jurnalistik. Melalui seminar ini kami berharap, semua jajaran bisa membedakan antara media profesional dengan media abal-abal itu,” katanya.
Wabup Richi menegaskan, pemerintah daerah amat menyadari arti penting keberadaan pers sebagai salah satu pilar pembangunan. Pers, ucapnya, menjadi mitra penting pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, penyambung aspirasi masyarakat, serta melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah.
Dikatakan, pemerintah daerah juga terus berupaya mendorong agar media meningkatkan profesionalitas sinergitas dalam menjalankan tugas, sehingga profesi ini mendapat kepercayaan dari masyarakat.
“Semoga melalui kegiatan ini tak ada lagi media abal-aba yang bertindak tidak profesional, menekan siapapun. Profesionalisme adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar, karena profesi ini berhubungan dengan masyarakat luas,” katanya.(mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar