Bawaslu Kerjasama dengan Sembilan Organisasi di Tanah Datar

TANAH DATAR, POTRETKITA.net – Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas, Bawaslu melakukan kerjasama dengan sembilan organisasi di Kabupaten Tanah Datar.

 

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Sabtu (8/10), di Batusangkar, dihadiri para komisioner Bawaslu Tanah Datar, pimpinan organisasi yang bekerjasama, dan Komisioner Bawaslu Sumbar Benny Aziz.

 

Penandatanganan MoU dilakukan Ketua Bawaslu Tanah Datar Hamdan, bersama ketua-ketua organisasi; Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Muhammadiyah, STAI Al-Hikmah, KAHMI, KNPI, LKAAM, Kemenag, Forum Walinagari, dan PA-GMNI.

 

Kegiatan penandatanganan MoU itu, dilakukan dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif. “Sosialisasi ini merupakan bagian dari usaha kita untuk kesuksesan pengawasan pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Tanah Datar Hamdan, saat memberi sambutan.

 

Menurutnya, untuk terlaksananya Pemilihan Umum 2024 dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka semua pihak harus berpartisipasi aktif, terutama elemen-elemen masyakat melalui suatu mekanisme pengawasan yang dikenal sebagai pemilu partisipatif itu.

 

“Tahapan pemilu sudah berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu juga memulai pengawasannya. Kini sedang berada di tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Dari sini, masyarakat diharap ikut berpartisipasi mengawasi. Bawaslu juga sudah menjaring calon panitia pengawas kecamatan atau panwascam,” ujarnya.

 

Hamdan menegaskan, pemilu harus diselenggarakan oleh anak bangsa yang sudah teruji kualitas SDM-nya, guna meminimalisir pelanggaran. Perlu kita ketahui, ujarnya, pelanggaran pemiu terkadang dilakukan karena ketidaktahuan aturannya. Hakikat demokrasi, tegasnya, pengawasan pemilu dilakukan secara aktif oleh semua warga negara.

 

Benny pada kesempatan itu menyatakan, semakin suatu peristiwa politik diwarnai partisipasi publik yang tinggi dan terjadi di berbagai tahapan, maka proses politik tersebut semakin mendekati demokrasi yang ideal.

 

Selain itu, ujarnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi prosedural akan sangat menentukan kualitas demokrasi substansial. Warga negara yang aktif dalam pengawasan proses demokrasi, tuturnya, menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat sebagai pemilih.

 

“Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokras,i harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan, serta keterampilan pengawasan Pemilu,” jelasnya.(musriadi musanif)