Kepala Daerah dengan Inflasi Tinggi tak Diizinkan ke Luar Negeri

TANAH DATAR, potretkita.net - Kendati telah berlangsung beberapa bulan, namun kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih tercatat sebagai penyumbang kenaikan inflasi.

Harga BBM berdampak langsung terhadap berbagai lini kehidupan, tidak saja pada sektor transportasi, tetapi juga merembet kemana-mana. Sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang hingga kini masih terpengaruh, dan berakibat kenaikan harga bahan pangan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto menjelaskan, tren kenaikan inflasi didorong naiknya permintaan konsumsi menjelang natal dan tahun baru, serta kenaikan BBM.

“Fluktuasi harga pangan memang bergejolak. Fluktuasi harga itu memberikan andil besar terhadap inflasi dan deflasi. Tata kelola distribusi pangan, termasuk menjaga stok setelah panen, menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan di pasaran,” ujarnya

Setianto menjelaskan hal itu, Senin (28/11), pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan Pemerintah Pusat, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan berlangsung secara virtual, diikuti bupati, walikota, gubernur, dan para menteri terkait.

BERITA TERKAIT

Menurutnya, pada pekan keempat November 2022, harga 20 komoditas bahan pangan mengalami fluktuasi. Telur ayam ras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 166 kabupaten kota, sedangkan kenaikan harga daging ayam ras terpantau terjadi di 128 kabupaten/kota.

"Cabai rawit dan cabai merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama minggu ke-4 November. Fluktuasi harga kedua komoditas tersebut terjadi di 109 kabupaten/kota seluruh Indonesia," jelasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, setelah dilakukan evaluasi setiap minggu, tercatat beberapa daerah berhasil mengendalikan inflasinya sehingga menjadi terendah.

“Ada empat daerah di tingkat provinsi yang inflasinya terendah. Kiat-kiatnya itu perlu dibagi ke daerah lain. Tapi banyak juga daerah yang inflasinya masih tinggi, bahkan menjangkau tertinggi nasional. Kalau yang begini, maka permohonan kepala daerahnya yang akan keluar negeri ditolak,” tegasnya.

Sementara itu, bagi provinsi yang pengendalian inflasinya baik, maka akan diusulkan dalam TPA usulan gubernurnya akan diakomodir. Jika tidak bisa dikendalikan, menurut Tito, maka usulannya akan ditolak.

Begitu juga dengan kabupaten kota yang inflasinya terkendali bagus, maka usulan bupati dan walikota definitif maupun penjabatnya akan diakomodir. Tahun 2022 ini, kata Mendagri, hampir seratus usulan pengangkatan penjabat bupati dan walikota. Mereka akan dievaluasi sekali tiga bulan.

Tanah Datar Perlu Langkah-langkah Konkret

Bupati Tanah Datar Eka Putra pada rapat itu mengatakan, selaku selaku ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pihaknya akan turun ke pasar-pasar untuk memonitor kondisi harga kebutuhan pokok.

Untuk itu, uarnya, bupati menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera menyikapi itu. Apalagi, tegasnya, menjelang libur Natal, Tahun Baru (Nataru), dan dampak dari kenaikan harga BBM.

“Tanah Datar masih perlu langkah-langkah konkret untuk segera merealisasikan berbagai program dan kegiatan, seperti realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan juga dana transportasi. Itu harus tetap berkoordinasi dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri,” ucapnya.

Bupati Eka menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan berupaya mengatasi dampak libur nataru dan kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat meningkat, maka ketersediaan bahan pokok di pasaran juga harus terjamin.

Dalam upaya mengatasi inflasi daerah, Eka menyatakan, pihaknya menerapkan strategi 4K, yaitu yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.

Misalnya, kata dia, dalam hal keterjangkauan harga. Upaya konkretnya adalah operasi pasar, ketersediaan pasokan dengan gerakan tanam panen cepat, dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang menopang inflasi daerah, seperti bantuan biaya transportasi untuk menurunkan harga barang.

“Tanah Datar termasuk daerah yang tidak dihitung angka inflasinya, melainkan diukur berdasarkan pengendalian inflasi untuk kestabilan harga,” ujarnya.(mus)