Laporan Gusmizar, S.Ag
Pranata Humas Ahli Muda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat
Secara offline, Rakernas yang dibuka Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Surabaya, diikuti Wakil Menteri Zainut Tauhid Sa'adi, Sekretaris Jenderal Nizar, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenag.
Khusus pelaksanaan Rakernas secara offline di Surabaya, juga diikuti para rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia, termasuk Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat Helmi. Rakernas mengangkat tema Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat yang secara offline diikuti 294 orang.
Menteri saat membuka Rakernas itu menyampaikan, paling tidak ada enam pesan untuk dibahas, dikaji dan dianalisa, selanjutnya dihasilkan sebagai program kerja untuk diimplementasikan di setiap satuan kerja (Satker) dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama, tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota hingga di tingkat kecamatan.
Keenam itu meliputi peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab berdasarkan hasil Survei Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Agama menunjukkan, 41,34 persen ASN masih butuh pembinaan, agar mereka bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya di Satker atau unit kerja, tempat mereka bekerja.
Lalu, komitmen anti korupsi bagi aparatur pemerintah, respon cepat penanganan isu di masyarakat, realisasi anggaran program prioritas yang akuntabel, dan tercapainya sepuluh juta sertifikasi halal.
Menteri juga menjelaskan, secara nasional, saat terdapat 514 Kantor Kementerian Agama kabupaten kota, 17 Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), sepuluh UPT Asrama Haji, 2.334 madrasah negeri dan ribuan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
“Saya minta kita semua berkomitmen untuk hilangkan praktik korupsi di Kemenag. Jangan ada fraud dalam pengadaan barang/jasa. Jangan ada praktek transaksional dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan,” tegasnya.
Kepala Kantor Kemenag Pasbar Muhammad Nur mengakui, berkenaan dengan transformasi digital, Gus Men minta agar dilakukan percepatan implementasi, kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data harus ditingkatkan kualitas implementasinya.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar