Komoditas Produksi Petani Tanah Datar Harus Aman dari Inflasi

TANAH DATAR, potretkita.net - Petani di Kabupaten Tanah Datar harus aman dari efek inflasi. Bila produksi pertanian mereka meningkat, maka harus dilakukan kerjasama dengan daerah lain, agar bisa terserap pasar.

Untuk itu, Wakil Bupati Richi Aprian meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar melakukan berbagai upaya agar komoditas yang diproduksi petani aman dari dampak inflasi.

“Saya minta jajaran OPD agar melakukan pendataan ril di lapangan, terutama terkait ketersediaan komoditas pokok yang kerap menyumbang inflasi,” ujar Richi, Senin (27/3), kepada jajaran terkait di lingkungan Pemkab Tanah Datar, usai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian.

Rakor itu dilaksanakan secara zoom atau virtual, diikuti bupati dan walikota se-Indonesia. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tanah Datar, mengikuti rapat itu dari Ruang Eksekutif Kantor Bupati dengan pimpinan Richi.

Wabup menegaskan, bila sudah memperoleh data yang akurat, maka akan dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya terhadap berbagai komoditas yang dihasilkan oleh para petani di Tanah Datar.

"Sekiranya minus harus ada langkah mengatasinya, dan sebaliknya, jika surplus maka harus dilakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain, untuk memasarkan produk hasil pertanian petani kita. Segala usaha harus dimaksimalkan," ujarnya.

Mendagri Tito, sebagaimana dirilis laman resmi Kemendagri mengingatkan, pemerintah daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi agar melakukan terobosan kreatif. Sejumlah terobosan bisa dilakukan, misalnya melakukan gerakan urban farming, di samping tetap melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi.

Adapun sembilan langkah tersebut di antaranya rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), operasi pasar murah, pemberian bantuan sosial (bansos), subsidi transportasi, hingga menjalin kerja sama antardaerah.

“Banyak terobosan kreatif, cuma mau bekerja atau tidak. Di daerah yang inflasinya tinggi, saya sudah turun, hampir delapan provinsi kumpul dengan seluruh kepala daerahnya, gubernur, bupati,” sebutnya.

Mendagri yang memimpin rapat dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, menegaskan, berbagai terobosan tersebut sangat diperlukan, apalagi saat ini terjadi kenaikan harga musiman karena tingginya permintaan barang jasa pada Bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komoditas yang perlu diwaspadai di antaranya beras, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih.

Untuk mengatasi hal tersebut, Mendagri terus mendorong Pemda bersama masyarakat untuk melakukan gerakan menanam. “Di kota pun bisa dibuat gerakan menanam cabai. Saya paham beberapa kota melaksanakan urban farming, perkebunan di perkotaan, memanfaatkan lahan-lahan yang ada, gang-gang, dibuat polybag untuk produksi menanam cabai,” sebutnya.

Sebetulnya, kata menteri, kalau gerakan menanam cabai ini dilakukan secara masif dan sistematis cukup sebetulnya.

Menteri juga meminta kepala daerah untuk rajin mengecek ketersediaan komoditas, di wilayah masing-masing, sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan Data hasil pengawasan tersebut, ujarnya, diminta agar disampaikan kepada pemerintah pusat.

Harapannya, data dan angka yang dilaporkan benar-benar akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga pemerintah dapat menyiapkan intervensi kebijakan yang lebih tepat.

“Kepala daerahnya tolong cek, bupati tolong cek, betul tidak angka itu, jangan sampai nanti angka itu ada di pusatnya sudah begitu. Padahal di sana terjadi hujan dan lain-lain, panennya gagal, berkurang, sehingga akhirnya asumsi pemerintah pusat menjadi tidak akurat. Jangan sampai nanti angkanya meleset, kita anggap surplus ternyata minus,” tuturnya.(mus)