Merawat Kenangan Bersama Uda Ir (Bag 2)

KEGIATAN berkantor di nagari sempat terhenti, karena masuknya bulan Ramadhan 1438 Hijriyah.

Sebagaimana biasa, Pemkab Tanah Datar membentuk Tim Safari Ramadhan. Saya masuk Tim I yang langsung diketuai sang bupati. Berbeda dengan bupati sebelumnya yang juga mengetuai Tim I dan saya juga menjadi anggota timnya.

Bupati Irdinansyah Tarmizi (Uda Ir), foto bersama tim humas dan warga di suatu pagi di sebuah kampung

Kali ini, setelah selesai Shalat Tarawih, Witir, dan agenda Tim Ramadhan, jemaah pun pulang ke rumah masing-masing. Anggota rombongan pun menunggu sang bupati pulang duluan. Tapi itu tidak terjadi. Sang bupati malah mempersilahkan seluruh anggota tim untuk pulang ke rumah masing-masing, kecuali Afrizon yang tetap ‘ditahan’.

Rupanya, sang bupati malam itu tidak pulang ke kediaman resminya di Komplek Gedung Indojolito Batusangkar. Dia bermalam di nagari yang menjadi sasaran kegiatan Tim Ramadhan yang dipimpinnya malam itu. Di rumah warga.

Menjelang makan sahur, sekira pukul 03.00 WIB, sebuah kendaraan dinas dari Batusangkar sampai di nagari tempat sang bupati menginap. Kadang-kadang di dalam mobil itu ada Ketua Tim Penggerak PKK Emi Irdinansyah –istri sang bupati, terkadang tidak. Kendaraan itu membawa perbekalan untuk makan sahur.

Dengan dikomando sang bupati, rombongan yang hanya tiga, empat, atau lima orang itu, secara acak memilih rumah warga miskin. Di situlah mereka makan sahur, sambil menjamu seluruh anggota keluarga. Terkadang, saking sempitnya rumah warga yang dikunjungi, terpaksa tikar dibentangkan di halaman, atau di dekat sumur di luar rumah. Di situlah, jamuan makan sahur sang bupati dinikmati bersama-sama.

Begitulah. Tim I pimpinan sang bupati, sama dengan tim-tim lainnya, secara resmi turun ke masjid yang ditentukan hanya dua kali selama Ramadhan. Tapi sang bupati tidak. Hampir setiap malam dia kembali turun ke masjid-masjid dengan rombongan yang dinamakan sebagai tim khusus.

Bupati juga kerap tidak kembali ke Batusangkar malam itu. Dia menginap di nagari itu, bercerita dan menyerap aspirasi beserta keluh kesah sebanyak-banyak, lalu kemudian menjamu warga miskin makan sahur, berlanjut dengan Shalat Subuh berjemaah, pengajian agama, dan membaca Alquran.

Ketika berkantor di nagari dan bermalam di nagari, suatu kali, bupati mampir di sebuah rumah berarsitektur bagonjong. Atap rumah itu tak terpasang sempurna lagi. Dinding dan lantainya sudah lapuk. Bila dilihat sepintas, seakan-akan mau runtuh saja rumah itu.

Untuk bisa sampai ke rumah itu, bupati harus ‘meniti’ pematang sawah, lalu melompati beberapa jaringan irigasi yang nampak licin. Bupati tak putus asa. Beliau sampai juga ke rumah tersebut.

Apa yang beliau temukan? Fakta yang terhidang di depan mata di pagi buta itu, belum ada di data statistik, tak masuk ke dalam data warga miskin. Penghuni rumah tak bisa dibantu pemerintah, bila hayna bercermin pada tata aturan pemberian bantuan pemerintah.

Rumah bagonjong dihuni manusia-manusia nelangsa yang butuh solusi tepat dan uluran tangan pemerintah. Ada dua wanita tua dan satu pria nelangsa. Kondisi mereka benar-benar memprihatinkan. Satu wanita sudah berusia di atas 80 tahun. Dia didera penyakit dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Satu wanita lagi, mengalami masalah mental. Yang laki-laki, sudah lumpuh sejak kecil dan mengalami keterbelakangan mental juga.

Bagaimana mereka menjalani hidup? Wanita yang berusia 80-an tahun dan lelaki 50-an tahun itu diasuh oleh wanita yang mengalami masalah mental dengan usia hampir 60-an tahun. Para tetangga yang merasa kasihan, sekali-kali memang datang ke rumah itu mengantarkan sedikit makanan dan sambal. Tapi itu tidak berketerusan. Hanya sekali-sekali.

Secara aturan, pemerintah tak bisa membantu. Keluarga nelangsa itu tidak memiliki kartu keluarga. Mereka tidak punya KTP-elektronik. Tak terdaftar sebagai penerima segala bentuk bantuak dari pemerintah pusat. Sungguh, fakta miris terhidang di depan mata.

Bupati dengan cermat menghimpun data naratif di lapangan. Beliau bercerita langsung dengan ketiga manusia yang juga bagian dari masyarakat di situ. Setelah semua informasi dan data didapat, bupati menyampaikan kepada pimpinan OPD dan instansi terkait dalam rapat dinas yang menjelang siang digelar di kantor pemerintahan nagari, tempat bupati berkantor pada hari tersebut.

Di dalam rapat itu hadir pimpinan BPJS, Dinas Sosial, ada dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengurus BAZ dan Ketua Tim Penggerak PKK juga hadir. Rapat menugaskan instansi-instansi tersebut menuntaskan masalah ‘si miskin’ pada hari itu juga.

Namanya juga sedang berkantor di nagari. Dinas dan instansi teknis tersebut juga membawa peralatan kantor untuk memperlancar tugas ke situ. Dinas Dukcapil akan mengambil data-data ‘si miskin’, lalu menerbitkan kartu keluarga dan merekam data untuk KTP-el pada saat itu juga.

Dinas Sosial menindaklanjuti dokumen kependudukan tersebut dengan rekomendasi ke BPJS yang juga punya kantor layanan pada waktu itu lokasi. Setelah itu, Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti dengan memeriksa ‘si miskin’ lalu merujuknnya untuk berobat ke rumah sakit. Begitulah, pada akhirnya satu warga miskin terselesaikan masalahnya.

Perlu dicatat, masalah yang beliau temukan di lapangan tidak saja persoalan sosial, tetapi ada juga masalah pertanian, peternakan, jaringan irigasi yang rusak bertahun-tahun, soal sertifikat tanah, gangguan keamanan, dan sebagainya. Tapi permasalahan dapat segera diselesaikan, lantaran semua OPD dan instansi terkait juga diboyong ke lapangan.

Bupati Irdinansyah menegaskan, dirinya akan terus melaksanakan program tersebut hingga menjangkau 75 nagari yang ada di Tanah Datar. Bupati dan Wakil Bupati Zuldafri Darma membagi tugas untuk program ini dengan baik dan harmonis.

Tapi apa hendak dikata. Di tengah semangat yang sedang bergelora itu. Masalah kesehatan mulai mengganggu. Dokter yang merawat, tidak mengizinkan beliau melaksanakan aktifitas berat itu lagi. ‘’Istirahat yang banyak.’’(BERSAMBUNG, ditulis oleh Musriadi Musanif; Koordinator Daerah/Wartawan Harian Umum Singgalang Kabupaten Tanah Datar)