Merawat Kenangan Bersama Uda Ir (bag I)

PENGANTAR:

Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Korwil Sumatera Barat, pada 3-4 Juli 2021 di Kampus Univesitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Padang, menghelat musywil. Salah satu agendanya adalah memilih ketua umum periode berikut. Selama dua periode sebelumnya, Fokal IMM Sumbar dipimpin Drs. H. Irdinansyah Tarmizi (almarhum) selaku ketua umum

Hampir tidak ada kader IMM yang tak mengenal almarhum yang akrab disapa Uda Ir itu. Namanya demikian lekat di organisasi otonom Muhammadiyah tersebut. Uda Ir juga teladan dalam berpolitik dan mengelola pemerintahan. Almarhum dipercaya menjadi Bupati Tanah Datar periode 2016-2021. Untuk merawat kenangan bersama beliau, Pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumbar sedang mempersiapkan penerbitan buku. Saya cuplikkan artikel ini, menjelang buku itu terbit, guna Merawat Kenangan Bersama Uda Ir dalam menghadapi Musywil Fokal IMM Sumbar Tahun 2021.

Uda Ir menyapa rakyatnya di lereng Gunung Singgalang, ketika matahari baru saja terbit.

BUPATI Kabupaten Tanah Datar pernah tidak berkantor di Batusangkar. Semua urusan yang bersangkutan dengan kepala daerah, dipindah ke Sitapuang Gadang, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpauang. Jauh di ‘pedalaman’. Tak ada akses transportasi.

Peristiwa itu terjadi tahun 1948, ketika negeri ini sedang tidak aman. Ada agresi dari Belanda yang ingin kembali menjajah. Setelah itu, bupati Tanah Datar sepenuhnya berkantor di Batusangkar, baru kemudian dipindah ke Nagari Pagaruyuang, Kecamatan Tanjung Emas –komplek perkantoran pemerintah daerah saat ini.

Tapi, di tengah negeri yang aman dan tenteram itu, tiba-tiba bupati Tanah Datar kembali berkantor tidak di Batusangkar atau Pagaruyuang, tapi berpindah-pindah dari satu nagari ke nagari lain. Semalam tambah sehari, bupati ‘meminjam’ kantor walinagari untuk menjalankan roda pemerintahan kabupaten.

Tidak ada rumah dinas bupati. Orang nomor satu di kabupaten berjuluk Luak Nan Tuo itu menginap di rumah warga. Semalaman, sejak dari masuknya waktu Shalat Maghrib hingga usai Shalat Subuh bejemaah, sang bupati berbaur dengan warga. Tidak ada pejabat dan pengawalan.

Barulah pada pagi harinya, ketika jam kerja sudah masuk, satu per satu para kepala dinas dan pejabat instansi terkait berdatangan ke kantor walinagari tempat sang bupati berkantor pada hari itu.

Kegiatan diawali dengan rapat. Bupati menginformasikan semua hasil temuannya semalaman bersama warga kepada para pejabat terkait. Setelah itu, semua instansi terkait langsung beroperasi menyelesaikan tugas yang diberikan bupati. Hari itu juga. Staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta peralatan kerjanya diboyon ke nagari tempat bupati berkantor hari itu.

Masyarakat nagari yang kesulitan mengurus Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, rekam KTP Elektronik, dan dokumen kependudukan lainnya, hari itu bisa langsung diselesaikan. Dinas terkait langsung stand by di nagari tersebut, lengkap dengan petugas dan peralatannya.

Warga miskin yang tidak terdereksi selama ini oleh lembaga terkait, hari itu juga langsung dibantu menyelesaikan masalah mereka bersama Dinas Sosial. Kepala dinas, staf, dan peralatannya hari itu juga langsung membantu menyelesaikan masalah mereka.

Lalu bagaimana pula mau berobat, biaya mahal. Tidak punya kartu berobat yang dikeluarkan BPJS Kesehatan? Perwakilan instansi itu beserta peralatan diminta langsung datang ke nagari tempat bupati sedang berkantor. Dengan dibantu sepenuhnya oleh dinas terkait, kartu berobat bisa langung didapat hari itu juga.

Petani miskin, pemilik kedai kecil, pemuda yang kesulitan modal memulai usaha. Beruntunglah pada hari itu. Bila bupati menemukan, mereka akan langsung dilayani pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar. Semua persyaratan dipenuhi, dan bisa masuk antrian calon penerima modal usaha.

Bagaimana cara bupati mendapatkan informasi tentang permasalahan warga yang harus diselesaikan hari itu juga oleh instansi terkait? Begini ceritanya!

Usai Shalat Isya berjamaah di nagari yang menjadi target, Bupati Tanah Datar Drs. H. Irdinansyah Tarmizi mampir ke kedai-kedai yang ramai ditongkrongi warga. Di situ sang bupati biasanya makan malam, atau hanya sekedar minum. Dalam suasana akrab itulah, warga dengan leluasa menceritakan masalah yang terjadi. Mereka tak sungkan-sungkan, karena sang bupati tidak punya pengawalan dari para pejabat.

Paling banyak, hanya dua orang yang mendampingi bupati pada malam itu. Satu orang ajudan dan Kabag Kesra H. Afrizon. Saya tidak ‘anak buah’ sang bupati, kendati saya ikut serta dalam rombongan itu, tapi saya tidak dihitung sebagai anggota rombongan.

Setelah bercerita hingga larut malam. Banyak hal yang disampaikan warga, bupati pun mohon izin untuk beristirahat. Biasanya dia menginap di rumah masyarakat, atau di rumah walinagari, atau di rumah kepala jorong.

Sekira pukul 04.00 WIB, sang bupati sudah bangun. Kabag Kesra dan ajudan bupati biasanya sudah stand by duluan. Secara acak sang bupati memilih salah satu masjid untuk Shalat Subuh berjemaah. Kembali berbaur dengan jamaah. Usai shalat, dilanjutkan dengan ceramah agama dan membaca Alquran.

Pukul 06.00 WIB, sebuah sepeda motor matic sudah stand by di depan masjid. Kendaraan roda dua sengaja dibawa dari Batusangkar, agar sang bupati bisa mengakses dengan mudah ke perkampungan. Rumah warga yang paling terpencil dan hanya ada jalan setapak sekalipun, bisa terjangkau oleh sang bupati dengan sepeda motor tersebut.

Dia akan menyapa semua warga yang ditemui. Gubuk reot tak luput dimampiri. Tanpa memperkenalkan diri sebagai bupati, dia langsung saja berdialog dengan sang pemilik rumah. Banyak masalah yang terdengar. Tak sedikit pula keluh kesah yang disampaikan.

Matahari mulai naik. Sekira pukul 08.00 WIB, sejumlah kepala dinas sudah berdatangan ke kantor walinagari, tempat yang akan dipakai oleh bupati untuk berkantor, memimpin rapat, dan menampung keluh-kesah warga. Sementara sang bupati kembali ke tempat menginap, mempersiapkan diri untu mengantor hari itu, di kantor walinagari.

Kegiatan kedinasan hari itu, diawali dengan rapat koordinasi bersama pimpinan OPD dan instansi terkait lainnya. Tidak lama-lama. Hanya berkisar satu hingga dua jam. Setelah itu, OPD dan instansi terkait langsung action. Masyarakat mulai dilayani sesuai dengan permasalahan mereka, berdasarkan hasil ‘pemetaan’ yang dilakukan bupati.

Begitulah yang terjadi di Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, pada Rabu (8/2/2017) menjelang Maghrib sampai Kamis (9/2/2017) siang. Hal yang sema, terulang lagi di Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab pada Rabu-Kamis (22-23/2/2017), di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Selasa-Rabu (14-15/2/2017), dan di Nagari Pariangan 5-6 April 2017.(BERSAMBUNG, ditulis oleh Musriadi Musanif; Koordinator Daerah/Wartawan Harian Umum Singgalang Kabupaten Tanah Datar)