JAKARTA, POTRETKITA.net - Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis pertalite terus menggelinding. Anggota DPR RI ada yang menolak, ada juga yang merespon lain.
 |
| ilustrasi pertamina.com |
Sementara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dia telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail, sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Pertalite. Isu yang beredar beberapa hari belakangan, pemerintah akan menaikkan harga BBM jenis pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10 ribu/liter.
“Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” tegas Presiden dalam keterangannya usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), di Jakarta, Selasa (23/08/2022), sebagaimana dikutip dari laman resmi setkab.go.id.
Menurut Presiden, kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.
Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ujarnya, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga.
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Muslim meminta Pemerintah untuk segera mencari alternatif kebijakan lain, sebagai bagian dari integral kebijakan fiskal atau moneter negara, terhadap kondisi perekonomian nasional yang berdampak ketidakpastian, keamanan dan ekonomi global.
Hal ini disampaikan Muslim saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 serta Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
BACA PULA :
Krisis Pertalite Semakin Dekat
Sisa Kuota Pertalite Dikhawatirkan tak Mencukupi Hingga Akhir Tahun
“Mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pertalite dan solar yang akan diperkirakan akan segera diimplementasikan, kami memandang bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut. Karena kalau sampai harga BBM naik dalam waktu dekat, maka sudah tentu posisi masyarakat kelas menengah, dan juga kelas menengah ke bawah akan semakin sulit, sampai dikhawatirkan dapat berakibat pada jurang kesenjangan sosial yang semakin mendalam,” ujar Muslim, sebagaimana dirilis laman resmi dpr.go.id.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan, pemerintah seharusnya mengkaji ulang peruntukan anggaran yang belum memiliki nilai urgensi. Contohnya, ungkap Legislator dapil Aceh II ini, seperti misalnya anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, anggaran untuk penyertaan modal negara pada BUMN yang belum signifikan dampaknya untuk masyarakat dibandingkan dengan menaikkan harga BBM.(ed: mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar