PADANG, POTRETKITA.net - Ratusan guru honorer melakukan demo. Aksi unjuk rasa itu dipicu permasalahan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Saya tak menyangka. Saya sedih menyaksikan para guru turun ke jalan berunjuk rasa. Orangtua saya guru, ketika melihat guru honorer melakukan demo, saya sedih," ujar Sekda saat membuka pembekalan bagi ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2021 di Balaikota Padang, Selasa (23/8/2022).
Andree menyebut, seharusnya demonstrasi itu tidak perlu terjadi asalkan guru honorer menyampaikan aspirasinya secara baik, seperti secara tertulis atau melakukan dialog. Banyak cara menyampaikan aspirasi, apalagi saluran komunikasi tidak tertutup, jadi tidak perlu melakukan demonstrasi.
Andree mengatakan, hingga saat ini bukan Kota Padang saja yang bermasalah dalam hal penerimaan PPPK. Akan tetapi ada lebih kurang 180 kabupaten kota di Indonesia yang mengalami hal serupa.
Seperti diketahui, sebanyak 1.228 guru honorer di Kota Padang lolos passing grade. Mereka menuntut agar dapat segera diangkat menjadi PPPK. Ribuan guru honorer itu turun ke jalan. "Saya menyayangkan, para guru mampu menunggu selama empat belas tahun (agar dapat menjadi honorer), namun kini kok hanya (menunggu) beberapa bulan saja tidak bisa," kata Sekda.
Dijelaskan Andree, Pemko Padang tidak sembrono dalam pengangkatan PPPK. Apalagi diperlukan biaya tidak kecil setiap tahunnya untuk menggaji guru honorer yang berasal dari APBD. "Karena itu saya harapkan semua guru honorer agar bersabar," ujarnya.
Sementara itu, sebanyak 426 orang guru PPPK yang lulus di tahun 2021 mendapat pembekalan selama sehari. Mereka diberi bekal ilmu pemerintahan dari Kepala Kanreg XII BKN. Tujuan pembekalan ini untuk membentuk ASN profesional serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, para guru yang tergabung dalam Forum Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang, menggelar unjuk rasa ke gedung DPRD Padang, Senin (22/8). Mereka memakai seragam batik PGRI dan membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar diangkat sebagai guru dengan status PPPK.
Salah seorang peserta aksi, Budi Kurniadi mengungkapkan FGLPG sudah beberapa kali audiensi bersama Pemko Padang. Namun, sebagaimana diberirakan suarasumbar.id, Pemko Padang belum memberikan titik terang tentang nasib mereka.(charlie/diskominfo pdg, ed: mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar