PADANG, POTRETKITA.net - Sumatera Barat masuk lima besar provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah taktis dan strategis dalam upaya pengendaliannya.
Lima provinsi inflasi tertinggi itu adalah Jambi dengan nilai inflasi 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen dan Aceh 6,97 persen. Kelima provinsi melebihi tingkat inflasi Indonesia saat ini, pada angka 4,94 persen.
Penyebab tingginya tingkat inflasi nasional pada 2022 ini diperkirakan karena kenaikan harga pangan bergejolak (volatile food) dan harga energi global.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan hal itu, saat melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 melalui Zoom Meeting, Kamis (18/8), sebagaimana dikutip dari publikasi Dinas Kominfotik Sumbar pada laman sumbarprov.go.id.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, saat ini kenaikan inflasi menjadi masalah setiap negara, karena pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai. Perang antara Rusia dan Ukraina menimbulkan gangguan rantai pasok dan memperparah lonjakan inflasi. Negara-negara maju terpaksa melakukan pengetatan kebijakan moneter. Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara lain, inflasi Indonesia relatif masih terkendali dengan baik.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta gubernur, bupati dan wali kota agar berhati-hati dan bekerja sampai ke skala mikro. Para kepala daerah dituntut untuk memantau kinerja inflasi di wilayahnya masing-masing guna mencari solusi yang tepat agar inflasi bisa dikendalikan. Kepala daerah harus bisa bekerja sama dengan TPID maupun TPIN dalam upaya mengendalikan laju inflasi.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya H. Mahyeldi Ansharullah menyatakan komitmennya untuk menekan tingkat inflasi di Sumbar, sesuai arahan presiden. Didampingi Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumbar Wahyu Purnama, Gubernur mengatakan, ia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera menindaklanjuti arahan presiden tersebut dengan menyiapkan beberapa langkah strategis.
Di antaranya, menurut Buya Mahyeldi, adalah penanaman cabe dengan menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), mendorong masyarakat memakai pupuk organik, dan akan melakukan bazar murah di depan Kantor Gubernur. "Terkait pupuk organik, kita akan membuat kebijakan untuk memberikan insentif berupa pemberian rumah kompos dan mesin pengolah kompos kepada kelompok tani," kata gubernur.
Gubernur Mahyeldi berharap, langkah strategis ini dapat mempengaruhi keseimbangan inflasi tidak hanya pada tahun ini saja, namun berefek pada tahun 2023 yang akan datang. Kita, katanya, harus melakukan langkah jangka panjang, disamping itu kita harus menjaga kelancaran distribusi barang-barang di Sumbar.
Gubernur juga menambahkan, pihaknya saat ini sudah mulai melakukan perbaikan infrastruktur di tiga ruas jalan Padang-Solok. Gubernur juga berharap masyarakat meningkatkan produksi di beberapa komoditi seperti beras, daging ayam, telur, dan komoditi lainnya yang mempengaruhi inflasi di Sumbar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Wahyu Purnama, mengatakan bazar murah rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus, yang akan menghadirkan beberapa distributor komoditas pangan yang mengalami kenaikan akibat inflasi.(via/diskominfotik sb, editor mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar