PADANG, POTRETKITA.net - Angka inflasi di Sumatera Barat tinggi. Bahkan, daerah ini masuk lima besari nasional. Dikhawatirkan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat meningkatkatkan angka inflasi itu.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 beberapa waktu lalu, merinci kelima provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, Provinsi Jambi berada di 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Provinsi Bangka Belitung 7,77 persen, Provinsi Riau 7,04 persen, dan Provinsi Aceh 6,97 persen.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, angka inflasi terbentuk dari gabungan dua kota, yaitu Padang dan Bukittinggi. Laju Inflasi Sumatera Barat pada tahun kalender Agustus 2022 atau Agustus terhadap Desember 2021 sebesar 5,48 persen. Sedangkan laju inflasi secara tahunan (yoy) Agustus 2022 Sumatera Barat atau Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 sebesar 7,11 persen.
Pemprov Sumbar telah melakukan beberapa langkah untuk menahan laju inflasi. Hal itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan.
"Kita apresiasi langkah-langkah yang cukup bagus yang dilakukan Pemerintah Daerah yakni dengan melakukan operasi pasar. Apalagi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, dimana 2 persen dari DAU harus dilaksanakan untuk meminimalisir dampak-dampak dari kenaikan BBM," ucap Fathan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/9/2022).
Artinya, lanjut Fathan, kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan sektor transportasi harus menjadi konsen kita bersama. "Inilah langkah besar kita, karena DPR bersama pemerintah serius, bagaimana dampak itu bisa diminimalisir sekecil mungkin," tandasnya.
Gubernur Sumbar Buya H. Mahyeldi pada kesempatan itu menegaskan, Pemprov Sumbar bersama instansi terkait lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar, terus berupaya melakukan berbagai langkah strategi guna menekan laju inflasi. Diantaranya dengan menjaga suplai pangan, ketersediaan pupuk, hingga mengintervensi pasar melalui operasi pasar, dan pameran.
BERITA TERKAIT
- Pasar Murah Serentak Solusi Melawan Inflasi
- Sumbar Masuk Lima Besar Inflasi Tertinggi
- Harga Beras di Sumbar Tertinggi Sumatera
Terkait pupuk, diakui gubernur, terjadi kendala akibat dari perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan salah satu komponen impornya terhambat sehingga berdampak pada lambatnya distribusi pupuk kepada petani. Meski begitu, gubernur mengatakan Pemprov Sumbar mendorong para peternak untuk mengolah pupuk organik.
"Mudah-mudahan dengan kehadiran Komisi XI ke Sumbar akan menambah semangat kami dan juga memberikan masukan berharga untuk terus menekan inflasi di Provinsi Sumbar," ujar gubernur, sebagaimana dirilis Dinas Kominfotik Sumbar pada laman resmi sumbarprov.go.id.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Febrio Kacaribu menegasdkan, dengan tingkat inflasi Sumbar saat ini mencapai 8,01 persen, diperlukan perhatian stakeholder terkait, dan koordinasi yang baik diantara TPKAD serta TPID. "Kami juga terus berperan aktif menjaga stabilitas melalui optimalisasi distribusi. Mohon support dari Komisi XI," katanya.(*/mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar