PADANG PANJANG, potretkita.net - Kabar bohong alias hoaks sudah menjalar kemana-mana, tidak saja isu-isu nasional nan politis, tetapi juga di daerah-daerah dan menjangkau hal paling mendasar.
 |
| ILUSTRASI UGM.AC.ID |
Tanpa menyebut bentuk hoaks yang beredar, namun Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Padang Panjang Putra Dewangga mengatakan, pihaknya sudah berhasil mengatasi hoaks khusus harga telur.
"Untuk menghadapi kenaikan harga ini, Padang Panjang sudah mengatasi hoaks khusus harga telur. Mari kita optimalkan gerakan pangan murah, distribusi dari daerah produksi ke daerah yang bukan produksi," kata Putra, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, yang rutin digelar setiap Senin, melalui Zoom Meeting Senin (26/12).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, turut diikuti Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, dan OPD terkait.
Putra menyampaikan, secara prinsip, komoditas pangan di Padang Panjang sangat cukup untuk menghadapi Nataru, baik beras, telur maupun daging ayam. Kenaikan harga murni karena kenaikan permintaan.
Menteri Tito dalam arahannya menegaskan, setiap daerah diminta memerketat lagi pemantauan perubahan harga komoditas, khususnya di akhir tahun 2022 ini.
Saat ini, ujarnyam ada dua daerah yang inflasinya rendah yaitu Lhokseumawe (4,42 persen) dan Kepulauan Riau (5,26 persen). Kedua daerah ini bisa mengatasi inflasinya dengan rutin laksanakan operasi pasar, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)-nya aktif, serta melaksanakan pasar murah. Jika terjadi kenaikan harga untuk satu komoditi, dua daerah ini langsung mencari permasalahannya.
"Dua daerah ini sangat bagus sekali, dan kalau bisa semua daerah juga melakukan hal yang sama agar inflasi bisa turun," katanya, sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Kota Padang Panjang.
Sedangkan dua daerah yang inflasi tinggi di antaranya Sulawesi Tenggara (6,84 persen) dan Pare-Pare (7,11 persen). "Ini tolong menjadi perhatian," kata Tito.
Menurutnya, dalam mengatasi inflasi, ada beberapa poin penting yang disampaikan Tito, yakno melakukan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan monitoring persiapan libur nataru.
Lalu memetakan kegiatan keagamaan, melakukan pengendalian inflasi, memastikan kesiapan transportasi, mewaspadai potensi kerawanan dan gangguan keamanan, lakukan koordinasi intensif dengan TNI, mengkoordinasikan peningkatan keamanan, memetakan terjadinya potensi bencana alam, optimalkan peran aktif masyarakat dan sebagainya.(diskominfopp; ed. mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar