PADANG, potretkita.net - Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran Dt. Paduki Malano, Senin (12/12), di Auditorium Gubernuran Sumbar; menerima DIPA dan TKD 2023 dari Gubernur Buya H. Mahyeldi Ansharullah.
DIPA adalah singkatan dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran, sedangkan TKD adalah Transfer ke Daerah, sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan diterimanya DIPA dan TKD itu, walikota berharap kepada segenap Organsasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan percepaan perencanaan, realisasi, dan dan pertanggungjawaban anggaran, sesuai arahan gubernur yang pada kesempatan itu didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nugroho.
Gubernur dalam arahannya menyatakan, alokasi TKD tahun anggaran 2023 agar dapat segera ditindaklanjuti, sehingga APBN 2023 dimanfaatkan sejak awal tahun secara baik, efektif, tepat waktu dan tepat guna. Serta manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan maksimal oleh masyarakat dan perekonomian.
Sesuai arahan presiden, kata buya, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri, dan keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
“APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural dan kebijakan yang menggambarkan strategi besar Indonesia dalam merespon tantangan ketidakpastian global tahun 2023,” sampainya.
Sementara Heru menuturkan, perekonomian Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, kini menunjukkan tren positif. Menurutnya, optimisme pertumbuhan ekonomi ini perlu dijaga. Tapi tetap waspada terhadap geopolitik, dampak kebijakan moneter di negara maju, imbas ekonomi global di tingkat nasional 2023.
Pada kesempatan itu, Pemko Padang Panjang juga menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan RI, karena mampu berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Wako Fadly berharap, penghargaan ini tidak hanya sekadar seremonial. Namun sebagai bentuk motivasi untuk semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah Kota Padang Panjang kembali dianugerahi penghargaan atas capaian kinerja dan pelaporan keuangan. Ini merupakan keenam kalinya kami diberikan penghargaan Opini WTP dari Pemerintah Pusat,” ujar Fadly didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Dr. Winarno.(kominfopp; ed. mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar