Dua Nagari di Limapuluh Kota Menolak Pembangunan Jalan Tol

LIMAPULUH KOTA, potretkita.net - Dua nagari di Kabupaten Limapuluh Koto masih keberatan dengan pembangunan jalan tol, khususnya di ruas Pangkalan Payakumbuh. Sebelumnya ada lima nagari yang menolak.

 BACA JUGA 

• Presiden Resmikan Tol Pekanbaru-Bangkinang
• Presiden Belum Bisa Memastikan Tol Menyambung Sampai ke Padang
• Pembebasan Lahan Tol di Sumbar Masih Banyak Kendala
• Jalan Tol Sepanjang 684 Kilometer di Sumatera Selesai Dikerjakan
• Harapan Baru untuk Jalan Tol Padang-Sicincin

Saat ini, pembangunan jalan tol di ruas Padang-Pekanbaru masih berhadapan dengan beberapa kendala. Khusus di ruas Pekanbaru-Bangkinang sudah beroperasi penuh seiring dengan peresmiannya oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu.

Sedangkan di ruas Bangkinang-Pangkalan dan Padang-Sicincin, saat ini masih dalam pengerjaan. Selebihnya baru pada tahapan pembebasan lahan.

Gubernur Sumatera Barat Buya H. Mahyeldi Ansharullah, Kamis (5/1) menggelar rapat di Istana Gubernur membahas keberatan masyarakat di lima nagari dalam wilayah Kabupaten Limapuluh Kota itu. hadir di antaranya Sekdakab Limapuluh Kota Widya Putra, anggota DPRD Sumbar, pimpinan OPD Pemprov Sumbar, dan jajaran terkait. Rapat juga diikuti secara zoom oleh konsultan pembangunan jalan tol JICA.

Adanya penolakan dari masyarakat Limapuluh Kota itu, membuat kondisi menjadi rumit, karena perjanjian kerja JICA dengan Pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari 2023 ini, maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini. 

“Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan Pemerintah Indonesia yang akan berakhir tanggal 31 Januari 2023 nanti. Hal ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena adanya keberatan pembangunan jalan tol ini  dari masyrakat di lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut,” ujar gubernur.

Sekdakab Widya menjelaskan, dari lima nagari yang menolak tersebut, kini tinggal tersisa dua nagari yang masih keberatan. Untuk solusi dari masalah ini, Pemkab Limapuluh Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari.

“Kita optimis, dua nagari yang belum setuju ini bisa setuju, setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini. Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari lima nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” jelas Widya.

Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan mendengar aspirasi dari pihak yang menyatakan, mereka bukan menolak, tapi hanya meminta pengalihan trase karena adanya situs adat dan budaya yang terdampak.

“Sampai saat, ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi, proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” ucap Evi.

Gubernur optimis, masalah ini akan dapat diselesaikan, dan pembangunan tol Payakumbuh-Pangkalan akan dapat terlaksana, dengan  mengutamakan kepentingan masyarakat terdampak.

“Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Masyarakat tidak boleh dirugikan, permasalahan di masyarakat harus diselesaikan. Jadi Insya Allah semua pembangunan di Sumatera Barat dan hak-hak masyarakat pasti diperhitungkan," jelasnya.(diskominfotiksb; ed. mus)