SKK Migas Harus Libatkan Daerah untuk Cegah Salah Persepsi

ANAMBAS, potretkita.net - Pemerintah daerah yang tergabung ke dalam wadah Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), meminta SKK Migas melibatkan daerah dalam menghitung lifting minyak.

AKMARUZZAMAN BERSAMA RIDWAN KAMIL

"Kami meminta pemerintah pusat melalui SKK Migas agar dapat melibatkan pemerintah daerah, khususnya dalam menghitung lifting minyak. Hal itu penting, karena akan dapat mewujudkan transparansi dan mencegah terjadinya salah persepsi," ujar Bupati Kepulauan Anambas, melalui Staf Ahli Bidang Sosial, Pengembangan SDM, dan Kesejahteraan rakyat Akmaruzzaman.

Hal itu dikatakannya, saat mengikuti kegiatan rapat bersama ADPMET di Medan, Kamis (2/2). Ketua APDMET Ridwan Kamil, tambahnya, juga mendukung gagasan itu, karena menyangkut dengan posisi Indnesia yang saat ini sedang berjuang menuju negara hebat.

Melalui pertemuan dalam wadah organisasi itu, tambah Akmaruzzaman, berbagai usaha memberdayakan dan membantu daerah penghasil migas mempeoleh keadilan terkait hak daerhanya. Dengan demikian, pembangunan SDM di bidang energi akan dapat dilakukan secara lebih baik dan berkelanjutan.

"Koordinasi secara intens perl terus dilakukan ADPMET dengan SKK Migas. Jika diperlukan, SKK Mias atau perusahaan bisa melakukan penghitungannya di Anambas, sehingga hasilnya transparan dan sama-sama diketahui," ujarnya.

Dia juga meminta, CSR dari perusahaan-perusahaan yang berbasis migas dapat memperhatikan dengan sungguh-sungguh usulan dari daerah, mempedomani peraturan daerah yang ada, dan melakukan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga bermanfaat bagi program pendidikan anak dari daerah, khususnya di bidang kedokteran, perminyakan, perikanan, dan pariwisata.

Akmaruzzaman uga meminta, perusahaan dapat melakukan pertemuan berkesinambungan dan terjadwal .untuk membahas program dan isu-isu lapangan minimal dua kali dalam setahun.

"Pihak perusahaan diharapkan dapat lebih cermat dan transparansi dalam penerimaan tenaga kerja, dalam hal ini mengharapkan kepada perusahaan untuk lebih mengutamakan tenaga kerja lokal secara maksimal," katanya.

Kegiatan Forum Faerah itu diikuti bupati dan walikota dari wilayah Sumatera Bagian Utara yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat,Riau, dn Kepulauan Riau.(mus)