PADANGPANJANG, POTRETKITA.net – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum memastikan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Padang, Bukittinggi, dan Padang Panjang diperpanjang atau tidak pada Selasa (20/7) ini.
 |
| Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran |
Kegiatan vidcon itu juga dihadiri Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran Dt. Paduko Malano, Gubernur Sumbar Buya H. Mahyeldi Ansharullah, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Untuk melengkapi referensi sebelum diputuskan, Tito meminta pemerintah daerah agar benar-benar mencek data dari Satgas Covid-19 dan Dinas Kesehatan setiap hari. Berdasarkan data itulah, tegasnya, baru pihaknya memutuskan apakah PPKM-nya akan diperketat atau sebaliknya.
Dinas Kominfo Kota Padang Panjang lewat akun facebook-nya mengabarkan, Tito juga menegaskan perlunya memperketat operasi yustisi. Bila ditemukan ada yang tidak patuh, ucapnya, harus diberi sanksi tegas, tapi tetap humanis, santun, manusiawi, dan tidak berlebihan dalam bertindak.
Tito juga mengingatkan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako harus dibagikan semaksimal-maksimalnya. Begitu juga dengan program vaksinasi dan pembagian masker.
“Jangan lupa membagikan masker pada masyarakat. Vaksin yang ada, jangan disimpan. Tiap-tiap daerah penerima vaksin untuk dapat segera menginjeksikan kepada masyarakat. Untuk vaksinasi, semua daerah melakukan vaksinasi hingga capaian 20 persen. Ini perlu ditingkatkan. Untuk daerah yang sudah 20 persen, kami mengucapkan terima kasih," katanya.
Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terkait APBN dan APBD penanganan Covid-19, baik dalam PPKM Darurat maupun untuk vaksin, Pemda mendapatkan anggaran transfer dari pusat berupa dana lokasi umum, dana insentif daerah dan dana desa. Ini dialokasikan untuk penanganan Covid-19, 8 persen dari dana itu digunakan untuk PPKM dan dana Covid-19 lainnya.
"Untuk bantuan sosial (bansos) tunai, setiap daerah akan diturunkan dari dana APBN dan digunakan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Selama PPKM nanti dananya akan dicairkan. Untuk BST akan diberikan 10 kg beras dan diberikan 3 bulan tambahan bansos, apabila PPKM diperpanjang hingga September," ujarnya.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, vaksinasi terus dilakukan. Namun Sumbar butuh tambahan vaksin karena stok vaksin sudah habis. Selain itu, katanya, untuk tiga daerah yang terkena PPKM Darurat, akan diberikan bantuan berupa beras.
Sebagai kota yang termasuk dalam PPKM Darurat di luar Jawa dan Bali, Kota Padang Panjang mendapat apresiasi pelaksanaan vaksinasi terbaik di Sumatera Barat.
"Kami memberikan apresiasi untuk Kota Padang Panjang dengan capaian vaksinasi yang bagus hingga sudah memasuki persentase sedang, dan bisa jadi akan meningkat," tambahnya.
Selain Wako Fadly, vidcon ini turut dihadiri Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md, Forkopimda, Sekda dan kepala OPD terkait.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar