Muhammadiyah Jangan Sampai Ketinggalan Kereta pada Pemilu 2024

PADANG, POTRETKITA.net - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah semakin dekat. Beberapa tahapannya telah dimulai, termasuk pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Muhammadiyah jangan sampai ketinggalan kereta pula.

Ki Jal Atri Tanjung, SH, MH

"Kepada ahli fiqh di Muhammadiyah diminta untuk membahas Fiqh Siasah segera, karena terkait dengan kepentingan Muhammadiyah di lingkaran kekuasaan negara," kata Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPCR-PWM) Sumatera Barat Ki Jal Atri Tanjung, SH, MH.

Jal Atri yang pernah terjun ke gelanggang politik praktis itu pun menyerukan, Muhammadiyah harus mencari tokoh, figur dan kader yang secara lahir dan batin siap bertarung di 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Berikutnya pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

"Adakah yang siap? Muncullah dan bangunlah komunikasi. Jangan sampai terlambat, kalau ada niat untuk maju. Maju tanpa persiapan akan kalah tanpa penghormatan," tegasnya.

Diskusi menyangkut perlu tidaknya Muhammadiyah berjelas-jelas dalam memberi dukungan dalam kontestasi pemilihan, baik untuk legislatif maupun presiden, gubernur, bupati, dan walikota sempat menjadi tema sentral pada berbagai platform media virtual, seperti pada Grup WhatsApp Muhammadiyah Potret Kita.

BACA PULA : Semoga Muhammadiyah tak Jadi Korban Lagi pada 2024

Muhammadiyah tak Perlu Basa-basi Lagi

Pada diskusi itu, Mantan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Pasaman Barat Rahmat Hidayatullah Lubis menyatakan, warga dan pimpinan Muhammadiyah tak perlu ragu-ragu lagi memberi dukungan kepada kadernya yang maju di pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif maupun kepala daerah. Konkretnya, ujar dia, semoga pada 2024 nanti Muhammadiyah tak jadi korban lagi.

Ihwal masih derasnya terdengar suara-suara, agar Muhammadiyah tidak memberi dukungan nyata terhadap kadernya dalam kontestansi politik praktis, mendapat sorotan dari tokoh Muhammadiyah di Jakarta; M. Edrison Kamil. "Kalau Muhammadiyah secara organisasi masih belum berpolitik praktis, ini gagasan yang perlu dipertimbangkan kembali. Harus dipikir dengan matang konsekuensinya," tegasnya.

Muhammadiyah, ujarnya, bisa menjadi lahan empuk perebutan suara, dan bisa pula menjadi korban konflik kepentingan. Namun harus diakui juga, sebutnya, walau secara legalitas Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, secara diam-diam tetap ada yang memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan politik praktis.(mus)