JAKARTA, POTRETKITA.net
Kuota pertalite bersubsidi dikhawatirkan tak mencukupi hingga akhir tahun ini. Pertamina diminta secara transparan memberi penjelasan, khususnya antara stok pertalite dan fakta ketersediaannya di lapangan.
 |
| inews.id |
Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi mengatakan hal itu, karena menurut informasi yang diperolehnya, banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pertalite di berbagai stasiun pengisian bahan bakar, setidaknya selama satu pekan terakhir.
Padahal, ujarnya, pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan bahwa stok Pertalite tersedia hingga 18 hari ke depan dan akan terus diproduksi.
"Dari sisi volume penyediaan Pertalite, dari kuota sebanyak 23,05 juta liter Pertalite di tahun 2022, sampai bulan Juli sudah terpakai 16,8 juta kiloliter. Ini artinya masih ada sisa 6,25 juta liter lagi yang tersedia," ungkap Nurhasan, sebagaimana dirilis Parlementaria pada laan dpr.go.id, yang diakses dan dikutip pada Rabu (17/8).
Menurutnya, dari segi ketersediaan ini, dilihat dari tren konsumsi Pertalite, ia menilai sisa kuota ini tidak akan mencukupi sampai akhir tahun. “Karena itu, saya mendesak Pemerintah dan Pertamina harus sigap dalam mengambil tindakan dan segera mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pertalite ini," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Nurhasan menjelaskan, ketersediaan Pertalite yang cukup akan membantu masyarakat untuk bangkit lagi secara ekonomi. "Daya beli masyarakat belum pulih sebagai dampak dari pandemi, sehingga jangan lagi dipersulit dengan kesulitan memperoleh Pertalite. Pertalite ini termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)," katanya.
Sehingga, imbuh Nurhasan, menjadi tanggung jawab penuh pemerintah untuk memastikan ketersediaannya. Pemerintah dan Pertamina wajib membuat rencana cadangan (contingency plan) menghadapi berbagai skenario ke depan," tutupnya.
MEMBENGKAK
Sementara itu, pemerintah menganggarkan dana subsidi sebesar Rp502 triliun dalam pengantar RAPBN 2023. Anggaran subsidi tersebut mayoritas digunakan untuk menyubsidi sektor energi. Dengan besarnya alokasi anggaran subsidi tersebut, pemerintah harus lebih ketat mengawasi distribusi barang subsidi.
Seruan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo saat diwawancara Parlementaria lewat pesan teks, Selasa (16/8/2022). "Memang anggaran subsidi kita sangat besar, yaitu Rp502 triliun. Namun, bukan tidak mungkin anggaran ini kembali membesar apabila pemerintah tidak dapat mengawasi pendistribusiannya." Di sinilah urgen bagi pemerintah untuk fokus pada revisi Perpres BBM, agar subsidi jatuh kepada masyarakat yang berhak.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, saat ini masyarakat sudah merasakan lonjakan harga pangan dan energi yang sangat tinggi. Saat yang sama ekonomi masyarakat baru berangsur membaiki dari pengaruh pandemi Covid-19.
"Kenaikan LPG dan BBM non subsidi juga semakin membuat tekanan ekonomi bagi masyarakat. Sudah seharusnya Pemerintah tidak menaikan harga BBM subsidi dan fokus merevisi Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran BBM, sehingga subsidi yang dikeluarkan menjadi tepat sasaran," tandas Sartono.
Pemerintah, lanjut legislator dapil Jatim VII itu, harus mengatur skala prioritas dalam melaksanakan proyek pembangunan. Menurut Sartono, pemerintah sebaiknya menunda sejumlah proyek yang menggunakan anggaran besar dan mengalokasikan anggaran tersebut untuk subsidi maupun program yang dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat.(*/mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar