JAKARTA, POTRETKITA.net -- Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baik provinsi maupun kabupaten kota masih rendah. Belanja masih kecil, pendapatan juga sedikit.
 |
| infoanggaran.com |
Angka itu, ujarnya, masih lebih rendah jika dibandingkan angka realisasi pada 31 Juli 2020 yang mencatatkan pendapatan sebesar 48,21 persen atau Rp536,70 triliun. "Masih ada sisa waktu 15 hari lagi, tentunya besar harapan kami realisasi pendapatan tahun ini bisa melebihi realisasi pendapatan di tahun sebelumnya," ujarnya.
Jika dirinci lebih lanjut, khusus realisasi pendapatan pada tingkat provinsi angkanya mencapai 43,47 persen atau sebesar Rp158,56 triliun. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota realisasi pendapatannya berada pada angka 41,45 persen atau sebesar Rp330,31 triliun. Karena ini belum 31 Juli, jelasnya, mudah-mudahan nanti bisa lebih, tidak jauh-jauh lah dari yang tahun 2020.
Menurutnya, persentase realisasi pendapatan tertinggi tingkat provinsi ditempati oleh Provinsi D.I. Yogyakarta dengan realisasi sebesar 59,11 persen dan realisasi terendah yakni Provinsi Aceh dengan persentase realisasi sebesar 30,33 persen. Adapun persentase realisasi pendapatan tingkat Kabupaten/Kota, realisasi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bojonegoro dengan angka 65,39 persen, sedangkan realisasi terendah ditempati oleh Kabupaten Maybrat sebesar 9,62 persen.
Sementara itu, secara agregat realisasi belanja pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yaitu sebesar 33,08 persen atau Rp 410,06 triliun. Bila diurai lebih rinci, realisasi belanja tingkat provinsi sebesar 35,18 persen atau Rp138,17 triliun, sedangkan tingkat kabupaten/kota sebesar Rp271,89 triliun atau 32,11 persen.
Persentase realisasi belanja tertinggi tingkat provinsi dipegang oleh Provinsi Lampung dengan angka 47,52 persen. Provinsi Lampung juga mencatatkan realisasi pendapatannya sebesar 49,97 persen. Dengan demikian, gap antara belanja dan pendapatan Provinsi Lampung sangat tipis.
“Ini suatu prestasi bagi Provinsi Lampung yang sudah mengejar realisasi belanjanya hampir mendekati pendapatan,” ujar Ardian, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri.
Lebih lanjut, sebutnya, persentase realisasi belanja terendah tingkat provinsi ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan angka 24,56 persen. Adapun tingkat kabupaten/kota realisasi persentase belanja terbesar ditempati oleh Kabupaten Cianjur dengan angka 52,76 persen, sedangkan yang terendah ditempati Kabupaten Maybrat dengan angka 6,13 persen.
Ardian menyatakan, dampak pandemi Covid-19 telah memukul sektor perekonomian termasuk sektor pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi. Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah segera melakukan realisasi pendapatan maupun belanja daerah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Kami sangat berharap angka pendapatan dan belanja itu bisa berimbang. Ya, tentu kita pahami betul pemerintah daerah pasti mempersiapkan pendapatan yang lebih untuk mengatasi belanja ke depan," imbuhnya.
Rendahnya serapan anggaran mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, harus dilakukan percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa. Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun.
“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran – di catatan saya – Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” katanya sebagaimana disiarkan laman resmi Setkab RI.
Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.
“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tandasnya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar