ORASI FADLY AMRAN Tantangan Membangun Kejujuran itu Amat Berat

PADANGPANJANG, POTRETKITA.net - Tantangan dalam membangun dan menegakkan kejujuran itu amatlah berat. Ketika kita berupaya mendayung biduk ke kanan, banyak yang berusaha membelokkannya ke kiri. Untuk itu, butuh komitmen yang kuat.

‘’Good governance itu harus dimulai dari kejujuran, akhlak dan kinerja yang baik. Roda pemerintahan di daerah amatlah dinamis. Ada banyak kepentingan yang bertarung di situ. Apalagi para kepala daerah dipilih melalui proses politik. Dalam proses politik pemilihan kepala daerah, suara seorang doktor sama nilainya dengan suara orang yang tidak bersekolah. Sama-sama satu,’’ kata Walikota Padangpanjang H. Fadly Amran, Sabtu (25/9), di Pendopo Rumah Dinas Walikota.

Fadly mengatakan hal itu, saat menyampaikan orasi ilmiah tentang Good Governance: Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel, dalam rangkaian kegiatan Silaturahmi Daerah (Silatda) Fokal IMM Pabasko, pelantikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Pabasko, dan penyerahan penghargaan Muhammadiyah Pabasko untuk Fadly.

Fadly yang merupakan kader Muhammadiyah itu menyatakan, untuk mewujudkan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka prosesnya harus dimulai sejak awal, yakni ketika seseorang ditetapkan menjadi calon kepala daerah, sampai kepada proses pemungutan suara dan pelaksanaan tugas pemerintahan setelah terpilih.

‘’Memperbaiki sistem tidaklah mudah. Jangan sampai terjadi, pemerintahan dimanfaatkan pemodal dan politisi yang berniat merusak good governance itu, pemimpin harus mampu menjadi pembina. Kepala daerah harus bisa jadi solusi ketika terjadi tarik-menarik kepentingan, ketika kita mendayung ke kanan, pada saat yang sama pasti banyak pula yang mendayung ke kiri,’’ ucapnya.

Berbicara soal good governance di Kota Padangpanjang, Fadly menegaskan, Kota Padangpanjang adalah Kota Serambi Mekah yang cerdas dan berintegritas.

Menurutnya, ada dua cita-cita besar Padangpanjang yang ingin dicapai dan kini sedang digerakkan, yakni Kota Cerdas (smart city) yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, dan Kota Berintegritas yang didukung gelar Serambi Mekkah yang menunjukkan perilaku lurus seluruh komponen yang ada di Kota Padangpanjang.

Fadly menegaskan, sebagai upaya mewujudkan transparansi dan antikorupsi di Kota Padangpanjang, pihaknya telah melakukan beberapa hal, di antaranya mendirikan rumah aspirasi, membentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, dan bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan pemahaman terkait transparansi penyelenggaraan pemerintahan, terutama ditujukan kepada segenap jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Padangpanjang.

Berikutnya, kata dia, penyediaan call center bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, penyediaan website dan sejumlah layanan online untuk memudahkan masyarakat dalam berurusan, penandatanganan pakta integritas, pernyataan anti korupsi seluruh ASN secara lisan dan tertulis, perjanjian kinerja, penyampaian laporan harta kekayaan ASN, dan Whistle Blower System.

Whistle Blower System adalah suatu sistem yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, baik ASN maupun masyarakat, untuk menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan, dialami, dan dirasakan kepekaannya terhadap hal-hal yang terkait dengan perilaku ataupun tindak korupsi.

‘’Alhamdulillah, kita sudah mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam capaian aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi. Adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Banyak hal lagi yang harus kita lakukan dan perbaiki,’’ ucapnya.***

(MUSRIADI MUSANIF)