TANAH DATAR, POTRETKITA.net - Konsultan Unicef Indonesia untuk Imunisasi Covid-19 dan Imunisasi Anak di Sumbar; Niprida Mardin menyatakan, pihaknya mendukung upaya Pemkab Tanah Datar, dalam rangka mencapai imunisasi dasar lengkap bagi anak di daerah itu.
 |
| Wabup Tanah Datar Richi Aprian |
“Program imunisasi yang dicanangkan Pemda Tanah Datar ini kita dukung penuh. Program ini bisa diintegrasikan dengan Unicef dalam mencapai tujuan umum, yaitu mengurangi angka kasus stunting dan imunisasi,” ujarnya, pekan kemarin, saat memberi sambutan pada kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah berjuluk Luak Nan Tuo itu.
Turut hadir dan memberi sambutan Wakil Bupati Richi Aprian, dan didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Yesrita Zedrianis, Ketua GOW Ny. Patty Richi Aprian, dan lain-lain.
Ny. Patty dalam sambutannya mengatakan, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Tanah Datar sangat mendukung program imunisasi dan pemberantasan stunting itu, di antaranya dengan cara melakukan penyuluhan langsung ke tengah-tengah masyarakat.
“GOW berupaya aktif mensosialisasikan program ini ke masyarakat, dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah, tim percepatan penurunan stunting, dan pihak lainnya,” kata dia.
Wabup Richi dalam sambutannya menegaskan, Pemkab Tanah Datar memang berencana menggandeng Unicef untuk meningkatkan angka jangkauan anak, agar mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan menanggulangi masalah stunting.
“Kita bertemu perwakilan Unicef dalam rangka berkoordinasi dan bersinergi, terkait peningkatan angka cakupan imunisasi lengkap bagi balita, batita, dan remaja,” sebut Richi.
Wabup juga berharap, segenap elemen masyarakat dapat mengambil peran dalam program tersebut, dalam rangka memberantas Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
Sebelumnnya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr. Jasra Putra menyatakan, kendati istilah ‘sayang anak’ masih sangat populer di kalangan masyarakat, namun fakta lain menunjukkan, pemenuhan hak-hak dasar anak, baik oleh orang tua maupun pemerintah, masih terbilang rendah.
“Masih terdapat 14,9 persen anak usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran; 26,90 persen anak tinggal di rumah dengan sanitasi yang tidak layak; sebanyak 6,24 persen di kawasan perkotaan dan 11,67 persen di pedesaan. Sebanyak 11,75 anak mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari,” katanya.
Menurut Jasra, sekitar sepertiga dari penduduk Indonesia atau 84 juta jiwa adalah anak. Mereka, sebut Jasra, memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi dengan baik, mencakup hak mendapatkan taraf hidup dan fasilitas yang layak, hak memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk sehat.
Kendati pun capaian angka vaksinasi Covid-19 sudah berada pada angka yang cukup menggembirakan, namun di sisi lain, ada pula yang mengkhawatirkan, yakni masih rendahnya capaian jumlah anak yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Sebanyak 1.714.741 anak belum menerima IDL, tersebar di Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat.
“Kemenkes RI mencatat ada 1.714.741 anak belum menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) selama 2019-2021. Mayoritas tersebar di Jabar, Aceh, Sumut, Riau, dan Sumatera Barat. Target pemerintah tahun 2021 sebanyak 93,6 persen, baru tercapai sebanyak 84,2 persen. Capaian imunisasi campak rubella untuk balita di bawah dua tahun juga menurun, hanya 58,5 persen. Rata-rata imunisasi rutin terjadi penurunan yang cukup signifikan,” tuturnya.(musriadi musanif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar