PADANG, POTRETKITA.net - Satu jam setelah rilis hasil diskusi di Grup WhatsApp Muhammadiyah Potret Kita, seputar sentralisasi manajemen keuangan alias Satu Pintu Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), mendapat respon positif dari Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat Dr. Bakhtiar, M.Ag.
 |
| Kampus III UM Sumatera Barat |
Sebagai wakil ketua yang salah satu bidang tugasnya adalah Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR), Bakhtiar bercerita, dahulu pengelolaan AUM di Cabang Muhammadiyah Kinali yang kini menjadi terbaik nasional itu juga otonom alias jalan sendiri-sendiri di amal usaha. Tapi setelah intensif dibina PWM dan sama-sama punya niat baik memajukan AUM, akhirnya PCM Kinali pun berhasil mewujudkan pengelolaan keuangan satu pintu di AUM itu.
"Terjadi perubahan mendasar secara bertahap hingga mencapai Ranking III tingkat nasional. Kini, menjadi rule model, tidak hanya di Sumatera tapi untuk nasional. Internal amal usaha juga, seperti di Universitras Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar), selama dua periode Badan Penyelenggara Harian (BPH) membenahinya di bawah kepemimpinan alm Syahruji Tanjung dan RB. Khatib Pahlawan Kayo dengan rektornya yang juga berganti-ganti," kata tokoh muda Muhammadiyah Sumbar itu.
 |
| Dr. Bakhtiar, M.Ag. |
Sebelumnya, kata dia, masing-masing fakultas otonomi mengelola keuangan, kepegawaian dan aset, sehingga sulit untuk merancang dan menata program, baik dalam bidang akademik, sarana prasarana, maupun SDM-nya. Hampir dua periode itu, ujarnya, segala persoalan dituntaskan, meskipun penyakitnya itu hingga kini masih dalam pemulihan.
Tapi yang sifatnya pengganjal, imbuh Bakhtiar, hampir selesai. Sentralisasi keuangan, kepegawaian dan aset semuanya sudah berada di tangan rektorat dan BPH, termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak tertentu yang tidak menguntungkan bagi universitas sudah dipangkas.
"Dengan modal itu, BPH dan rektor dapat meyakinkan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di bawah koordinasi Muhadjir Efendi dan alm Buya Yunahar Ilyas. Pada akhirnya terbentuk konsorsium UM dengan melibatkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Universitas Muhammadiyah Hamka (UHAMKA) di bidang akademik," jelasnya.
BACA PULA : Pengelolaan Satu Pintu di Amal Usaha Muhammadiyah, Mungkinkah?
Dengan itu pula, katanya, kampus di Bukittinggi dapat dibangun dengan pinjaman tanpa margin dan tanpa biaya administrasi. Asrama mahasiswa di Kampus Padang dapat dari Kementerian PUPR atas bantuan Fadli Zon, sementara aula sebelumnya dibangun dengan dana dari APBD Prov. Sumbar ketika Taslim menjadi ketua PW Pemuda Muhammadiyah, sekaligus ketua Panitia Anggaran di DPRD, yang waktu itu dibangun untuk Pusdiklat AMM.
Begitu pula akreditasi institusi, imbuhnya, dari tidak terakreditasi hingga menjadi Akreditasi B. Ketika semuanya sudah tersentralisasi, menurut Bakhtiar, pihak pimpinan universitas sudah dengan leluasa merancang dan melaksanakannya seperti sekarang ini.
Kisah sukses program sentralisasi alias pengelolaan satu pintu, juga diukir BTM atau BMT Taqwa. Sebelumnya, masing-masing cabang juga otonomi dalam mengelola modal dan keuangan. Kini, semuanya sudah disentralisasikan di bawah kepemimpinan manajer. "Kewenangan pembiayaan sepenuhnya berada di tangan pengelola, tanpa intervensi pengurus dan pihak lain," jelasnya.
 |
| Kasman Katik Sulaiman. |
Kini, tambah Bakhtiar, PCM Tamiang dan Talu sedang didorong kuat oleh PWM dan LPCR-PWM Sumbar untuk melakukan hal yang sama. Alhamdulillah, Tamiang sudah memulainya untuk sentralisasi itu. Kita doa dan upayakan bisa menjadi rule model berikutnya. Sebab, Tamiang dan Talu punya potensi besar untuk tumbuh seperti Kinali.
"Begitu pula MTs Muhammaiyah yang di Kauman Padangpanjang, sudah cukup lama kita dorong supaya pengelolaannya tersentralisasi dengan Madrasah Aliyah-nya dalam Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah. Ketika sudah mulai dijalankan ada perubahan yg sangat signifikan," sebut Bakhtiar yang pernah menjadi ketua umum DPD IMM Sumbar itu.
Ada penegasan penting dari kalangan akademisi yang berasal dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), dalam hal ini adalah Novi Budiman, dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Mahmud Junus Batusangkar, dan praktisi AUM di Provinsi Jambi Kasman Katik Sulaiman.
 |
| Novi Budiman |
"Harus ada regulasi yang seragam dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau tidak, maka karena sumber daya terbatas, akhirnya akan main kaplingan. Di Jawa AUM-nya sudah stabil, tapi kita di luar Jawa mayoritas AUM-nya belum stabil. Pendekatannya tentu akan berbeda. Dibutuhkan pemetaan terlebih dahulu," jelasnya.
Sementara Kasman menyebut, ke depan akan ada fenomena baru pula dalam pengelolaan AUM, khususnya di bidang sosial. "Dalam pedoman Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Sosial (Aumsos) terbaru, Panti Asuhan dan Aumsos sekarang sudah boleh buat Perseroan Terbatas atau PT.***
(MUSRIADI MUSANIF)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar