NARASUMBER
Jufri (Kota Tebing Tinggi)
Deki PS Chaniago (Kota Padang)
Kasman Katik Sulaiman (Kota Sungai Penuh)
M. Edrison Kamil (Jakarta)
Jufrizal (Bandung)
 |
| ilustrasi tribunnews.com |
"Secara kuantitatif Muhammadiyah sudah tertinggal jauh dalam penguasaan ekonomi. Apalagi di sektor politik. Salah satu sebabnya karena pola pemilihan umum yang diterapkan sejak era reformasi," kata Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Jufri, M.I.Kom.
Menurutnya, di zaman orba banyak orang-orang Muhammadiyah menjadi pejabat tinggi negara, termasuk pada posisi menteri seperti Menteri Agama, Panglima TNI, dan lain-lain. Sekarang, ujarnya, jumlahnya semakin sedikit dan diprediksi ke depannya juga akan semakin sulit.
Menanggapi lontaran pendapat Jufri itu, seorang aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang kini jadi Staf Ahli Anggota DPD RI Deki PS Chaniago pun menawarkan lis, membuat daftar warga Muhammadiyah yang jadi pejabat negara, mulai dari menteri sampai ke komisioner dan pejabat eselon I di kementerian. Tapi daftar itu berhenti pada angka sepuluh orang. Itu pun sudah memasukkan nama-nama yang tidak masuk kelompok pengambilan keputusan.
Ada beberapa nama yang berada di level pejabat tinggi negara dan secara struktural tidak terlalu jauh dari Presiden Joko Widodo, tapi karena latar belakang partai politiknya, nama itu pun menjadi tidak populer di masyarakat.
"Sebenarnya banyak juga, tapi selama mereka berada pada posisi jabatannya itu, tidak seberapa yang mau mengaku sebagai warga Muhammadiyah. Bahkan ironisnya, ada juga yang mengaku warga organisasi kemasyarakatan Islam yang dekat dengan pemerintah, dan sering berseberangan dengan Muhammadiyah," timpal Jufri.
"Bukan karena malu mengaku sebagai warga Muhammadiyah, tetapi lebih kepada takut kepada atasan. Di salah satu kementerian, banyak warga Muhammadiyah yang dipercaya mengemban jabatan eselon II hingga ke level kepala seksi, tapi tak mau tampil dan tak rela disebut sebagai warga Muhammadiyah," sebut Deki.
Salah satu penyebab kurangnya warga Muhammadiyah yang menjadi pejabat pada era pemerintahan zaman reformasi, menurut Jufri, disinyalir karena pola pemilihan langsung. Orang Muhammadiyan akan makin sedikit duduk di kursi pejabat negara, kalaupun ada, ucapnya, maka cara mainnya pasti 'sangat keras, kasar, dan tak mencerminkan watak warga Muhammadiyah.
"Kita akan terus tergerus situasi dan terpinggirkan dalam politik. Apalagi sebagian hanya sibuk bertarung di kandang atau di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Tidak menutup kemungkinan pula, Muhammadiyah pun tak serius merawat kadernya yang sedang memegang jabatan," katanya.
Menurut aktivis Muhammadiyah di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi; Kasman Katik Sulaiman, warga Muhammadiyah banyak yang tawadhuk dan tidak mau neko-neko, sehingga untuk mendapatkan jabatan di peerintahan, sebagaimana disebut Jufri sebagai 'sangat keras dan kasar' tidak mereka minati.
Kasman pun mengaku, bila ada warga Muhammadiyah ingin mencapai posisi atau dipercaya memegang jabatan tertentu, mereka harus taqiyyah, yaitu menyembunyikan identitas. Secara defenitif taqiyyah diartikan sebagai penyembunyian kepercayaan dan keyakinan pada saat keselamatan diri, keluarga, harta, dan kehormatan agama berada dalam kondisi terancam disebabkan tekanan dari pihak musuh.
"Ya, sepertinya kita cemas kalau tak ada kekuasan di tangan, padahal Muhammadiyah didirikan oleh KH. Dahlan yang tidak ada kekuasan, apalagi negara. Pada waktu itu hanya ada kompeni alias penjajah Belanda," sebutnya.
BERPINDAH KE SALAFI
Bagi aktivis Muhammadiyah Sumbar yang saat ini berdomisili di Jakarta; M. Edrison Kamil, kalau orang-orang Muhammadiyah tidak memiliki kesadaran akan degradasi nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah hanya kehilangan kader-kader militannya.
"Secara konsep pemikiran dan ideologi perjuangan Muhammadiyah lebih cocok dengan salafi, bukan dengan cara ramai-ramai berada pada posisi pejabat. Mungkinkah salafi jadi tempat pelarian orang-orang Muhammadiyah yang idealis, setelah mereka mencermati situasi saat ini dalam hidup beragama, berbangsa, dan bernegara," sebutnya bernada tanya.
Kalau pertanyaan mungkinkah, sebut Jufrizal dari Bandung, ini sangat mungkin, karena harus kita akui, mereka sangat konsen terhadap keshalihan pribadi. Mereka lebih fokus untuk memulai dari diri sendiri. Bahkan, tegasnya, mereka nan tak kenal surau dan Alquran saja, tiba-tiba bisa menjadi imam. "Ini karena mereka benar-benar menjiwai dan bersemangat untuk menjadi shalih, bukan menjadi pejabat," sebutnya.
Kini, sebutnya, yang lebih parah lagi justru terkadang kader yang sudah tergerus itu, justru ada yang "membenturkannya" dengan Salafi, yang pada hakekatnya punya pandangan yang sama dengan Muhammadiyah, kecuali ada beberapa pebedaan penekanan.(mus, editor musriadi musanif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar