JAKARTA, POTRETKITA.net - Gubernur Sumatera Barat Buya H. Mahyeldi Ansharullah menegaskan, kendati terjadi penurunan jumlah warga miskin sepuluh tahun belakangan, namun kemiskinan bukan hanya soal jumlah.
"Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Barat pada periode 2013 sampai Maret 2022, tingkat kemiskinan di Sumbar mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya," ujarnya.
Buya gubernur mengatakan hal itu, Kamis (6/10) di Jakarta, pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2022. Rapat diikuti tim penanggulangan kemiskinan dari berbagai daerah di Sumatera Barat.
Selama lebih sepuluh tahun ini, jelasnya, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022. Secara persentase, tambahnya, juga mengalami penurunan dari 7,56 persen kondisi September 2013 menjadi 5,92 persen pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54 persen.
Kendati demikian, menurut Mahyeldi, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, tuturnya, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri.
"Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kalau kita cermati data BPS pada tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat sebelask abupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi atau di atas 5,92 persen," jelasnya.
Kabupaten yang dimaksud adalah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat. Sedangkan tujuh kota yang ada dan satu kabupaten memiliki capaian tingkat kemiskinan di bawah provinsi yaitu Padang, Kota Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, dan Kabuppaten Tanah Datar.
Gubernur Mahyeldi juga mengapreasiasi Kota Sawahlunto, karena ternyata capaian tingkat kemiskinan terendah secara nasional, yaitu sebesar 2,38 pesen.
"Ini perlu menjadi tempat pembelajaran bagi kita bersama terhadap kunci sukses dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, dan dampak dari keberhasilan penurunan ini juga kita lihat dari data BPS ternyata Kota Sawahlunto termasuk juga tertinggi dalam Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat," sampai Mahyeldi.
Sementara itu capaian tingkat kemiskinan tertinggi masih di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84 persen. Oleh karena itu, pada tahun 2023 nanti Gubernur sudah menginstruksikan SKPD terkait di provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kepulauan Mentawai dengan harapan daerah ini dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem, sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat.
Terkait dengan kondisi capaian tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir, gubernur menyebut, juga mengalami fluktuasi dari sebesar 5,55 persen di tahun 2018 (kondisi bulan Februari) menjadi 6,17 pesen pada tahun 2022 (kondisi bulan Februari), sehingga rata-rata kenaikan dari tahun ke tahun sekitar 0,15 persen.
Kondisi ini berkorelasi dengan tingkat kemiskinan, yang jika dibiarkan akan menyebabkan masalah ekonomi dan masalah sosial yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat. "Adalah tugas kita bersama untuk berkolaborasi dan berkomitmen untuk dapat kita intervensi melalui program/kegiatan dari seluruh sektor, baik yang dilaksanakan oleh provinsi maupun kabupaten kota," sebutnya.
Menurut Gubernur, masalah masyarakat miskin jika tidak ditangani secara serius dalam bentuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial, maka dampak sosial yang akan terjadi yaitu kerawanan sosial, tindak kejahatan, dan dapat menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial, yang akhirnya menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah, serta membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar.
Karena itu, sambungnya, pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin ditujukan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat miskin, agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial seperti lapangan pekerjaan, perumahan, pangan, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, dan air bersih dapat diperoleh atau ditingkatkan, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dapat semakin ditingkatkan.(mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar