Tanah Datar Bertekad Wujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

BACA JUGA 

• Pemerintahan yang Baik Mampu Ciptakan Layanan Efektif
• Menjalankan Roda Pemerintahan tak Luput dari Masalah
• Tantangan Membangun Kejujuran itu Amat Berat
• Sistem, Integritas, dan Budaya Bisa Picu Korupsi

TANAH DATAR, POTRETKITA.net - Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional.

Hal itu diutarakannya, Senin (10/10), di Aula Kantor Bupati Tanah Datar; Jl. Sutan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, saat memberi sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknik Manajemen Risiko, dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, sekaligus penandatanganan Komitmen SPIP Terintegrasi dalam rangka menuju Level III.

 

“Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.  Dengan demikian, diharapkan peserta bimbingan teknis agar merubah paradigma dalam pengelolaan keuangan dan aset, serta mengimplementasikannya dalam menjalankan tugasnya," katanyanya.

 

Menurut bupati, dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka Pemkab wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta pengendalian intern, adalah suatu proses yang didesain dan dilaksanakan pada suatu organisasi, untuk mencapai keandalan laporan keuangan, efektivitas dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

 

Dengan demikian, sebut bupati, pelaksanaan bimbingan teknis SPIP ini atas kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, dalam usaha meningkatkan pemahaman pentingnya penerapan sistem pengendalian internal, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

 

Kepala BPKP Provinsi Sumbar Desy Adim menyebut, Pemkab Tanah Datar dinilai memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai integritas dan akuntabilitas dalam pengendalian intern.

 

Kabupaten Tanah Datar, ujarnya, selalu terdepan dalam pengelolaan keuangan dengan komitmen untuk menuju good governance, hal tersebut dibuktikan dari hasil quality assurance maturitas SPIP oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

 

"Pada 2014 maturitas SPIP Tanah Datar mencapai skor 3,24 atau level III terdefinisi. Artinya, segala kegiatan pengendalian pada OPD di lingkungan Tanah Datar telah terdokumentasikan dengan baik. Tentu kedepannya dengan aplikasi baru BPKP akan lebih baik lagi dengan mempertahankan karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level III," harapnya.

 

Desy menjelaskan, penandatanganan komitmen oleh OPD di lingkup Tanah Datar sekedar formalitas, akan tetapi untuk benar-benar komit menuju penyelenggaran SPIP terintegrasi di kabupaten Tanah Datar. (mus)