Mengurangi Biaya Produksi Turut Menurunkan Angka Kemiskinan

BERITA TERKAIT 

• Kemiskinan Tanah Datar Terendah di Sumbar
• Kemiskinan Bukan Sekadar Soal Jumlah
• 19.700 Orang Meninggal dalam Sehari Lantaran Kelaparan

TANAH DATAR, potretkita.net - Tingginya biaya produksi berdampak terhadap rendahnya pendapatan. Kalau pendapatan itu benar yang rendah, alamat akan berada di bawah garis kemiskinan.

Untuk itu, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian mengajak semua elemen pemerintahan daerah dan masyarakat, sama-sama berusaha keras dalam menekan biaya produksi, sehingga pendapatan akan meningkat dan bermuara pada meningkatnya keseahteraan.

"Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Datar adalah dengan mengurangi beban biaya produksi masyarakat. Karena mayoritas masyarakat Tanah Datar bergerak di sektor pertanian, pemerintah daerah telah meluncurkan program di sektor itu, terdapat ada empat program unggulan pemerintah dibidang pertanian," katanya.

Wabup mengatakan hal itu, Selasa (1/11) di Pagaruyuang, saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Percepetan Penanggulangan Kemiskinan di Tanah Datar Tahun 2022.

Menurut Richi, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya menurunkan angka kemiskinan, terutama pasca pandemi COVID-19. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan dan akses kesehatan.

"Ini adalah dua poin penting yang harus dipenuhi terlepas seperti apa ekonomi masyarakat kita, yang jelas mereka tidak boleh ada hambatan untuk itu," katanya.

Wabup menegaskan, dalam meningkatan pendapatan masyarakat miskin, dibutuhkan dukungan dari Dinas Koperindag dalam mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro berbasis daerah, khusunya pertanian. Tanah Datar ini memiliki banyak potensi, ujarnya, salah satunya minyak atsiri yang kini terkendala masalah harga.

"Saya minta Dinas Koperindag, tolong dibikin kelompok atau persatuan mereka, sehingga kita tahu kapasitas produksi kita berapa, agar kita bisa menetapkan harga dan punya harga standar," jelas Wabup.

Mengutip publikasi Dinas Kominfo Tanah Datar, kepada Dinas Sosial, Wabup Richi meminta, agar meng-update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), supaya bantuan ataupun intervensi yang dilakukan pemerintah tepat sasaran. 

"Ayo kita bersinergi lagi antar OPD. Segera kita lakukan pendataan penduduk miskin, kalau bisa by name by adres sehingga bantuan yang kita lakukan tepat sasaran. Update data DTKS, kesra juga, dan camat tolong tanya nagarinya mana rumah warganya yang tidak layak huni, nagari yang mau itu yang dibantu," kata Wabup.

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kabid Baperlitbang Ali Asmar mengatakan, rakor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ada pula Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tatakerja dan Penyelarasan serta Pembinaan Lelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/kota, dan SK Bupati Tanah Datar Nomor 050/38/baperlitbang 2022 tentang Pembentukan Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tanah Datar Tahun 2022.

Tujuannya, sebut Ali, meng-update data kemiskinan, menyusun strategi penanggulangan kemiskinan melalui sinergi program antar OPD, dan merancang program serta menginventarisir atau persoalan, dan uaya pemecahan masalah dan penyusunan road map penurunan kemiskinan.(diskominfotd; ed. mus)