TANAH DATAR, POTRETKITA.net - Untuk meningkatkan keterampilan para pengelola kepariwisataan di nagari, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Pekanbaru, selama tiga hari menggelar pelatihan.
‘’Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Semoga menambah keterampilan dan pengetahuan para pengelola desa wisata, dalam hal ini adalah nagari-nagari yang sudah ditetapkan sebagai desa wisata di Tanah Datar,’’ ujar Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar Nofenril, Rabu (10/11), di Pagaruyung.
Menurutnya,
desa-desa wisata yang sudah ditetapkan itu meliputi Nagari Pagaruyuang,
Pariangan, Batu Taba, Andaleh, Pandai Sikek, Batu Bulek, Guguak Malalo, dan
Nagari Sumpu.
Nofenril
menyatakan, dengan diberinya pembekalan kepada para pengelola kepariwisataan di
desa-desa wisata itu, pihaknya menyampaikan terima kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, melalui Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berbasis di
Pekanbaru.
Bupati
Tanah Datar dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Bupati Ermon Revlin,
pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih karena telah memfasilitasi
pelatihan yang amat besar manfaatnya bagi pengembangan kepariwisataan Tanah
Datar, sebagai salah satu program unggulan daerah pada periode 2021-2026 ini.
‘’Semoga
bekal-bekal pengetahuan yang diberikan selama mengikuti pelatihan, dapat
berkembang dengan baik dan teraplikasi sebagaimana mestinya di lapangan,
sehingga pariwisata sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi di nagari
semakin maju,’’ katanya.
Menurut
Ermon, pariwisata sebagai salah satu program unggulan memang primadona ekonomi
Tanah Datar, selain lantaran banyaknya destinasi wisata yang memungkinkan untuk
terus dikembangkan, juga karena Luak Nan Tuo sejak dahulu sudah dikenal sebagai
destinasi penting pariwisata berbasis adat dan budaya di Sumbar.
Kita
mengakui, sebutnya, masih ditemukan adanya kendala dalam pengembangan destinasi
wisata bila dilakukan menggunakan dana dari APBN dan APBD, karena terkait
dengan kepastian hukum kepemilihan lahan yang akan dikembangkan. Akan tetapi,
sebutnya, dengan pola pengembangan desa wisata, masalah tersebut bisa diatasi
dengan baik.
‘’Pelaku
dan pengelolanya ada di nagari yang bersangkutan. Jadi kendala seperti
kepemilikan lahan yang ada di tanah ulayat misalnya, bisa terselesaikan dengan
sendirinya.’’
Dengan
pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag), pemerintahan nagari (pemnag),
dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di masing-masing desa wisata, ujar Ermon,
maka masalah-masalah bisa semakin lebih mudah terjangkau untuk bisa
diselesaikan.
Ketua
Panitia dari Balai Pekanbaru Ima Hartanti menjelaskan, pelatihan berlangsung 9-11
November 2021 yang dipusatkan di aula Dinas PMDPPKB Tanah Datar. Pesertanya
adalah direktur Bumnag, ketua Pokdarwis, dan unsur pemerintahan nagari dari
delapan desa wisata yang sudah ditetapkan di Tanah Datar.
‘’Dengan
pelatihan ini kita berupaya memberi acuan pelatihan desa wisata dengan sasaran,
di antaranya meningkatkan efektifitas pelatihan pengembangan desa wisata.
Narasumbernya adalah praktisi dan pakar di bidang pengelolaan desa wisata dan
kepariwisataan,’’ jelasnya.
Anggota
DPRD Tanah Datar Herman Sugiarto yang juga hadir pada pembukaan pelatihan
menyatakan, pihaknya mendukung semua bentuk program pengembangan
kepariwisataan, karena miliki keterkaitan erat dengan usaha memajukan nagari
dan menyejahterakan masyarakat nagari.(musriadi
musanif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar