Anggota DPR Nilai Pemerintah Gagal Urus Beras

JAKARTA, potretkita.net - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai, pemerintah gagal mengurus beras. Bulog ragu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) bisa mencapai satu juta ton hingga akhir tahun ini.

BULOG.CO.ID

Buruknya manajemen perberasan nasional dinilai Johan, karena tidak singkronnya koordinasi data terkait dengan kepastian ketersediaan beras nasional.

“Rapat ini membuka secara nyata dan terang kepada kita, bahwa memang pemerintah ini enggak bisa urus beras, enggak bisa berkoordinasi, kita punya Badan Pangan Nasional, kita punya Bulog, kita punya Menteri Pertanian, Ini aja gak sinkron soal bagaimana lurus beras gitu," kata Johan, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR; dpr.go.id, yang diakses dan dikutip pada Kamis (9/12).

“Ada data BPS yang mengatakan kita surplus (beras) 1,7 juta ton, tetapi setelah dikonfirmasi, dicek di lapangan oleh Bulog, ternyata barangnya tidak ada,” paparnya.

Johan menyatakan, pihaknya sedang mendalami validasi ketersediaan beras nasional, sehingga dapat dengan bijak menilai urgensi wacana impor beras tersebut. Kami, katanya, ingin kemudian mendalami ini persoalannya, adalah barang yang tidak ada atau harga yang tidak cocok. "Kami masih masih mendalami ini secara serius di Komisi IV, belum ada kesimpulan,” ujarnya.

BACA JUGA

Informasi yang diperoleh pada laman resmi Bulog; bulog.co.id menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat kabinet paripurna di Jakarta, Selasa (6/12), menyoroti potensi gejolak ekonomi tahun depan. Khususnya memastikan ketersediaan cadangan beras nasional. Jangan sampai cadangan beras habis, kemudian disusul lonjakan harga di tengah masyarakat.

Presiden meminta jajaran kabinetnya untuk tetap berhati-hati dan mewaspadai ancaman krisis keuangan hingga krisis pangan tahun depan. ’’Karena nanti larinya bisa ke masalah sosial politik,’’ katanya.

Dia berpesan, jangan sampai terjadi salah perhitungan stok beras nasional. Apalagi dengan perkiraan yang salah, pemerintah tidak menyiapkan cadangan beras nasional. Pada satu titik, sebutnya, cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras naik.

Jokowi mengingatkan bahwa situasi dunia saat ini masih tidak baik-baik saja. Karena itu, dia berpesan, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus betul-betul dikalkulasi dengan baik. Dia juga berpesan soal kolaborasi kementerian dan lembaga. Semua lembaga negara harus meningkatkan konsolidasi dan menghilangkan ego sektoral.

Pada laman yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso ragu stok cadangan beras pemerintah (CBP) bisa mencapai 1 juta ton hingga akhir tahun seperti yang ditargetkan pemerintah. Sekalipun stok beras itu dipenuhi dari impor.

Dengan kondisi stok cadangan beras pemerintah saat ini sebanyak 295.337 ton dan sebagian akan digunakan untuk operasi pasar, ujarnya, maka diperkirakan hingga akhir tahun stok beras tersisa 200.000 ton.

“Kalau dengan 200.000 itu sisa, berarti targetnya Bulog untuk penuhi yang 1 juta CBP enggak tercapai,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12/2022).

Buwas, sapaan akrabnya, menuturkan penugasan Bulog untuk memenuhi target stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1 juta ton merupakan keputusan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Kesepakatan rapat tersebut, upaya pemenuhan target stok CBP itu dapat dipasok dari dalam negeri maupun impor masing-masing sebanyak 500.000 ton. Namun, memang diutamakan untuk pengadaan dari dalam negeri. Hanya saja, berdasarkan pengecekan di lapangan oleh timnya, pasokan beras dalam negeri tak cukup untuk diserap, terlebih harganya pun lebih tinggi dari ketentuan harga beras yang bisa diserap oleh Bulog.

Menurut Buwas, dalam beberapa minggu terakhir saja, Bulog hanya mampu menyerap 166.000 ton beras dari petani dalam negeri. Jumlah itu jauh dari target yang disepakati dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada 23 November 2022 lalu, bahwa Kementerian Pertanian harus mampu menyediakan 600.000 ton beras untuk diserap Bulog.

Salah satu upaya untuk bisa memenuhi target tersebut, katanya, yakni melalui impor. Meski begitu, Buwas menyadari penambahan stok beras dari impor pun tidak akan mampu mencapai target 1 juta ton, terlebih mengingat tenggat waktu yang semakin sempit.

“Persoalan sekarang kalau kita memenuhi dari impor pun, ini juga belum tentu ada kepastian bisa sesuai dengan tugas Bulog (capai stok CBP 1 juta ton),” kata dia.(*/mus)