TANAH DATAR, potretkita.net - Pemberlakuan Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi dinilai telah menyusahkan petani. Banyak kendala di lapangan, sementara petani sulit mendapatkan pupuk tersebut.
“Kita tidak menginginkan masyarakat susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Apapun yang menjadi kendalanya, kita berharap pihak terkait sesegera mungkin memperbaikinya,” tegas Bupati Taanah Datar Eka Putra, Jumat (3/2), saat memberisambutan pada Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, di Aula Kantor Bupati; Pagaruyuang.
Jika dirunut pemberitaan sebelumnya, sebut Eka, susahnya mendapatkan pupuk bersubsidi karena kartu tani, diterima beberapa masyarakat, terganggu akan pelayanan yang dianggap tidak maksimal.
“Kita mendukung penyaluran pupuk bersubsidi jika itu lancar, tapi kenyataannya tidak. Maka dari itu, jangan biarkan ini berkepanjangan. Dan, jangan ada lagi yang dirugikan,” ujarnya.
Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Tanah Datar Sri Mulyani, menjelaskan, rakor dilaksanakan dalam rangka tercapainya penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu).
Pemerintah daerah, katanya, telah menyampaikan usulan tentang penundaan penggunaan kartu tani dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian RI, dan disetujui oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan sampai 31 Desember 2022.
“Pemerintah Tanah Datar mengusulkan untuk menunda kartu tani. Saat itu, kita satu-satunya yang berani menyampaikannya di Rakernas, dan membuka aplikasi t-Pubers untuk satu musim tanam, setelahnya akan ditutup. Maka dari itu, kita minta pihak terkait memenuhi kewajibannya melengkapi infrastruktur di kios pengecer pupuk subsidi ,” ujarnya.
Rakor itu juga Ketua KPPP Tanah Datar, Produsen PT. Pupuk Indonesia KCP Sumatera Barat Roy Kazelmi, dan PIC Program Pemerintah Bank Mandiri Area Padang Fitrah Nugraha.(prokopimtd;ed.mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar