TANAH DATAR, POTRETKITA.net - Cukup banyak juga warga Tanah Datar jadi pekerja migran. Untuk itu, perlu adanya komitmen dalam memberi perlindungan. Butuh dukungan dan kerjasama dengan berbagai institusi.
Bersama Tanah Datar, daerah lain yang juga menandatangani nota kerjasama pada kesempatan yang sama adalah empat kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemko Solok (Sumbar). Dari NTT adalah bupati Banggai Laut, Flores, Manggarai, dan Kabupaten Ende.
Menurut bupati, kerjasama itu menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memberi perlindungan, terutama terhadap pekerja migran, baik yang kini masih berada di luar negeri maupun yang telah menyelesaikan tugasnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSP Naker) Kabupaten Tanah Datar Zarratul Khairi menambahkan, penandatanganan nota kerjasama itu merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah berjuluk Luak nan Tuo, untuk memberi perlindungan maksimal terhadap nakernya.
‘’Dalam nota kerjasama ditegaskan, BP2MI bertanggung jawab sepenuhnya terhadap usaha-usaha perlindungan pekerja migran asal Tanah Datar. Bidang yang dikerjasamakan juga mencakup sosialisasi peluang-peluang kerja yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja asal Tanah Datar,’’ jelasnya.
Sosialisasi, menurut Khairi, menjadi penting karena akan dapat memberikan informasi yang akurat terhadap kebutuhan tenaga kerja di luar negeri, dan menjadi peluang bagi tenaga kerja asal Tanah Datar.
Saat ini, katanya, Jepang dan Korea membutuhkan banyak tenaga kerja, terutama pada bidang khusus perawat kesehatan dan perawat jompo. Agar bisa memanfaatkan peluang itu, Khairi menegaskan, setiap tenaga kerja yang berminat, tentu harus dibarengi dengan keterampilan yang bagus di bidang-bidang yang diperlukan tersebut.
‘’Mari manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai pekerja migran, sebelum berangkat ke luar negeri tentu harus mencermati juga pola keselamatan dan perlindungan yang diberikan, serta aspek legalitas,’’ jelasnya.
Sementara itu, mengutip publikasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Tanah Datar, Rabu (6/4), Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, institusi yang dipimpinnya itu merupakan lembaga pemerintah nonkementerian. Tugas utamanya adalah sebagai pelaksana kebijakan pelayanan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
‘’Ini adalah transformasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang BP2MI,’’ katanya.
Benny menegaskan, tema-tema utama yang diusung lembaga itu di antaranya memerangi sindikat pengiriman PMI secara ilegal dan non prosedural, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI beserta keluarganya, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga terwujud penempatan PMI terampil dan profesional di luar negeri sebagai aset bangsa.(musriadi musanif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar