TANAH DATAR, POTRETKITA.net - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dan mencabut kebijakan terkait dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
Pernyataan penolakan HMI secara nasional itu, juga diserahkan kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra melalui pimpinan HMI Cabang Batusangkar, Senin (29/8), saat beraudiensi dengan bupati di Ruang Eksekutif Kantor Bupati; Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung.
Pada kesempatan itu, disampaikan surat dari Pengurus Besar HMI yang isinya antara lain, menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena akan mengorbankan ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang belum sepenuhnya pulih, akibat terpaan pandemi Covid 19.
PB HMI juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan TDL, serta mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan, dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Selain itu, PB HMI juga merekomendasikqn pada pemerintah untuk melakukan kebijakan, antara lain agar memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM, membatasi penerima BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik yang harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan.
Tuntutan lain adalah mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas SDA di pasar global seperti Batubara dan Sawit untuk menambal subsidi BBM oleh listrik, melakukan realokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM, dan mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.
Selain menyampaikan beberapa penolakan dan saran kepada pemerintah, Ketua HMI kabupaten Tanah Datar juga menanyakan beberapa isu strategis yang ada di kabupaten Tanah Datar, diantaranya terkait dengan pembangunan lapangan Cindua Mato Batusangkar.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua HMI kabupaten Tanah Datar, Bupati Eka menyatakan, Pemkab Tanah Datar siap membawa persoalan ini ke DPRD dan selanjutnya menyampaikan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan tuntutan yang disampaikan HMI.
Terkait dengan pembangunan Lapangan Cindua Mato Batusangkar, Bupati Eka menjelaskan, saat ini proses pembangunan lapangan Cindua Mato Batusangkar sudah pada tahap finishing. "Pembangunan lapangan Cindua Mato sekarang tinggal tujuh persen lagi, dan pada tahun ini juga akan dilakukan pengerjaan dengan biaya anggaran Rp1,2 miliar.
"Kami berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, semoga pada akhir tahun ini pengerjaannya selesai. Untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan langkah-langkah yang dilakukan adalah memperbaiki beberapa titik pagar proyek yang sudah roboh dan rusak," ujarnya.(MUSRIADI MUSANIF)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar