JAKARTA, POTRETKITA.net - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menyebut, patokan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2023, sebesar USD 90 per barel harus dikawal ketat.
 |
| katadata.co.id |
Sementara itu bagi Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto, patokan ICP itu dinilai masih cukup moderat, mengingat saat ini pun harga minyak mentah dunia di kisaran angka itu, sudah sampai di level harga sebelum perang Rusia dan Ukraina.
"Saya pikir patokan ICP yang disampaikan oleh Presiden perlu dikawal dengan seksama, jangan sampai kemudian ICP naik secara drastis lalu menjadi beban baru bagi APBN kita. Harga minyak mentah dunia selalu menjadi sumber yang mengkhawatirkan bagi perekonomian dunia," kata Diah.
Menurutnya, kondisi perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung menjadi faktor yang membuat ICP terus meningkat. Sementara soal lifting minyak bumi dan gas, ia mendesak agar pemerintah mengoptimalkan lifting ini sekaligus mendorong penggunaan energi baru dan energi terbarukan sebagai target masa depan (EBET).
Menanggapi soal anggaran subsidi dalam RAPBN sebesar Rp502 triliun, legislator asal dapil Jabar II ini menyebut, subsdi merupakan tugas pemerintah untuk menganggarkannya dalam APBN dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi.
"Ini bagian dari tugas pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Jangan sampai subsidi yang sudah berlangsung seketika dihapuskan tanpa pembahasan kebijakan yang lebih komprehensif," ujar Diah.
Kebijakan komprehensif yang dimaksud adalah bagaimana efektifitas dan efisiensi penyaluran subsidi, pengawasan, dan penegakkan hukum berkaitan dengan subsidi, serta alternatif yang dapat mengurangi dampak luas kenaikan BBM. Ia juga menyambut gembira surplus APBN pada semester I 2022 yang menjadi angin segar atas meningkatnya pendapatan negara.
Terakhir, soal tidak adanya usulan kenaikan BBM dalam RAPBN 2023, Diah menyambut baik. Saat ini fokus negara adalah pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi. Bagaiamana pun kenaikan BBM akan memberi dampak yang luas terhadap perekonomian rakyat kecil. Apalagi, saat ini ada migrasi pengguna pertamax ke pertalite.
MODERAT
Berbeda dengan Diah, Rofik menyebut angka asumsi harga minyak mentah Indonesia cukup moderat. "Asumsi ICP sebesar USD90 per barel ini cukup moderat mengingat saat ini pun harga minyak mentah dunia di kisaran angka itu. Ini sudah sampai di level harga sebelum perang Rusia dan Ukraina," ujarnya, sebagaimana dirilis Parlementaria pada laman resmi dpr.go.id.
Namun, imbuhnya lagi, asumsi lifting minyak sebesar 660.000 barel per hari dan gas bumi sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari ini, menurutnya, lebih ke business as usual. Kebetulan tren produksi migas Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini semakin menurun. Ia mengingatkan, target APBN untuk minyak selalu luput dari target yang ditetapkan.
"Pemerintah seakan belum berbuat banyak untuk menaikkan lifting minyak ini. Sementara lifting gas memang relatif lebih stabil, namun kalau upaya mencari sumber cadangan migas baru tidak gencar dilakukan, kedua lifting migas ini akan terus menurun," sebut politisi PKS itu.
Sementara itu, mengomentari anggaran subsidi sebesar Rp502 triliun dalam RAPBN 2023, ia mengatakan, sebagian besar anggaran tersebut untuk membayar utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN. Pembayaran kepada Pertamina dan PLN itu merupakan dana kompensasi dari tahun-tahun sebelumnya.
Jadi, jelasnya, anggaran subsidi itu bukan berupa alokasi subsidi saja. Sebetulnya alokasi subsidi dari sebagian anggaran Rp502 triliun itu untuk antisipasi asumsi ICP yang naik menjadi USD 100 per barel. "Bila saja pemerintah konsisten membayar dana kompensasi sesuai tahun anggarannya, mungkin anggaran subsidi tidak sebesar sekarang," katanya.(*/mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar