Ini Perintah Awal Wako Padang Panjang Memasuki 2023

PADANG PANJANG, potretkita.net - Walikota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, H. Fadly Amran, Senin (2/1), menggelar rapat awal 2023. Dalam rapat itu, wako menyampaikan harapan dan perintah kepada semua jajaran pemerintah kota.

 BACA JUGA 

• Penyelesaian Pedestrian Pasar Kembali Dianggarkan
• Tuan Rumah Porprov Sumbar 2023 Matangkan Persiapan
• Padang Panjang Kota Informatif
• Naja Hudia dalam Keterbatasan Mampu Hafal 30 Juz Alquran

Rapat itu dilaksanakan di Hall Lantai III Balai Kota. Pejabat yang hadir adalah Wakil Walikota Asrul, Sekdako Sonny Budaya Putra, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, serta pejabat terkait di lingkungan Pemko.

Fadly meminta, seluruh OPD agar memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

“Buat perencanaan pelaksanaan kegiatan secara detail, laksanakan tepat waktu. Koordinasi intensif dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk pelaksanaan tender,” katanya.

Menurut walikota, OPD agar selalu bersemangat melahirkan berbagai inovasi, serta menjadi pionir terhadap inovasi tersebut, sehingga menginspirasi bagi daerah lain. 

Dia menekankan perlunya percepatan realisasi Satu Data, dalam usaha mendukung pemerintah pusat terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Ini, tegasnya, merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Kebijakan ini, bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.

"Jajaran pemerintah di kelurahan agar bisa berperan aktif dalam penanggulangan inflasi. Meski Padang Panjang berada pada kondisi deflasi, gerakan penanggulangan inflasi seperti menanam cabai, terus dipertahankan dan dimonitor,” sebutnya.

Wako juga menegaskan, pemerintah kelurahan harus berperan aktif terhadap penanganan stunting, baik penanganan inflasi dan stunting digaungkan lewat media sosialnya masing-masing, maupun memberikan energi positif dan saling berlomba untuk Padang Panjang yang lebih baik.

Camat dan lurah, kata Fadly, harus tahu dan paham terhadap semua program visi misi Pemko, dan sampai kepada lingkungan masyarakat di tingkat RT, di antaranya program BPJS Ketenagakerjaaan dan BPJS Kesehatan.

“Informasi harus sampai ke masyarakat. Terus diingatkan di berbagai kesempatan agar masyarakat paham terhadap program itu,” ujarnya. 

Khusus kepada kepada Dinas Pol PP dan Damkar serta Dinas Perhubungan (Dishub), Fadly menginstruksikan gerakan ketertiban umum di pasar serta pengaturan parkir. Pol PP bersama Dishub harus ada setiap hari, dan berposko di pasar.

Seterusnya, kepada kepala OPD harus bisa menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan seperti anggota dewan dan kementerian. Kemudian, tetap berkomitmen anti KKN. “Jangan dilanggar,” tuturnya.(diskominfopp; ed. mus)