NATUNA, potretkita.net - Sebanyak 35 warga yang dinyatakan hilang pascalongsor di Natuna, hingga Kamis (9/3) ini belum ditemukan. Jaringan telekomunikasikan pun belum pulih.
BACA JUGA
- Korban Tertimbun Mencapai 50 Orang
- 43 Korban Tanah Longsor Dinyatakan Masih Hilang
- Bupati Anambas Bangga dengan Kreativitas di Surau Al-Mukhlisin
- SKK Migas Harus Libatkan Daerah untuk Cegah Salah Persepsi
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengintruksikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna, agar jaringan telekomunikasi di wilayah bencana tanah longsor Pulau Serasan, dapat segera dipulihkan.
Suharyanto mengatakan, telekomunikasi merupakan hal yang sangat vital dan dibutuhkan dalam seluruh proses tanggap darurat bencana. “Komunikasi ini sangat vital. Saya sudah perintahkan. Karena satgas sudah terbentuk, Pak Bupati menjadi komandan satgas. Wakilnya Pak Dandim dan Pak Kapolres. Saya minta ini membereskan masalah komunikasi. Mengintegrasikan semua sarana komunikasi yang ada,” jelas Suharyanto.
Dia juga berharap kepada jejaring radio lokal seperti RAPI atau ORARI dapat membantu permasalahan jaringan telekomunikasi di sana. Sehingga komunikasi antar wilayah di dalam satu pulau tersebut dapat terhubung. Kalau ada komunikasi lokal seperti RAPI dan ORARI itu, ujarnyam juga bisa digunakan agar lebih bagus lagi.
Wilayah Pulau Serasan sebelumnya mendapatkan layanan sinyal telekomunikasi dari dua provider nasional. Kepala BNPB berharap agar kedua penyedia jaringan itu dapat segera melakukan upaya perbaikan agar komunikasi dapat kembali pulih.
“Sinyal ini bisa koordinasi dengan XL dan Telkomsel, ya kalau di sini. Mudah-mudahan komunikasi lebih lancar. Harus segera. Kalau bisa hari ini sudah clear,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut bnpb.go.id, sebanyak 35 warga masih dinyatakan hilang sejak terjadinya tanah longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada Ahad (5/3). Para warga yang hilang itu diduga masih tertimbun material longsoran dengan kedalaman hingga 4 meter.
BNPB memsikan, tim gabungan yang mulai dari BASARNAS, BPBD, TNI, Polri dan relawan terus melakukan upaya pencarian, pertolongan dan evakuasi. Suharyanto meminta agar hal itu diprioritaskan hingga batas yang ditentukan pada masa tanggap darurat.
“Bagi 35 warga yang masih dinyatakan hilang ini, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk ditemukan,” jelas Suharyanto.
Suharyanto memastikan, personel tim satgas gabungan akan ditambah, mengingat medan cakupan yang terdampak tanah longsor cukup luas dan memerlukan lebih banyak lagi anggota. Di samping itu BNPB dan BASARNAS serta Brimob juga akan mengupayakan anjing pelacak agar proses pencarian, pertolongan dan evakuasi dapat lebih maksimal.
Menurutnya, kendala utama dalam proses pencarian, pertolongan dan evakuasi juga berasal dari faktor cuaca. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, kondisi cuaca di Pulau Serasan selalu turun hujan hampir sepanjang hari dengan intensitas ringan hingga tinggi. Kondisi tersebut tentunya tidak memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian sehingga harus dihentikan sementara.
Terkait ke depannya, BNPB mengarahkan untuk merelokasi 100 kepala keluarga (KK) untuk mengurangi risiko longsor. Arahan tersebut dikeluarkan setelah menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan Bupati Natuna Wan Siswandi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang juga menjadi Posko Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor Natuna.
“Akan memindahkan 100 kepala keluarga di tempat yang baru,” ujar Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (8/3/2023), sebagaimana dikutip dari laman tribratanews.polri.go.id.
Menurut Kepala BNPB, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyiapkan lahan yang akan menjadi lokasi relokasi. Tentunya, pihak BNPB akan melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga seperti PUPR terkait pembangunannya.
"Tanahnya sudah ada. Kami sedang proses koordinasi dengan Kementerian PUPR,” ujar Kepala BNPB Suharyanto. Ia juga memastikan bahwa proses pembangunan rumah relokasi warga terdampak tanah longsor Natuna akan dikerjakan sepenuhnya oleh Kementerian PUPR dengan pembiayaan dari BNPB.
Program relokasi ini akan dilakukan setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi. “Biasanya kalau terjadi bencana di tempat lain, untuk relokasi yang membangun rumah ini dilakukan PUPR, tentu saja bekerja sama dengan BNPB terkait penganggaran,” kata Kepala BNPB Suharyanto.
Adapun relokasi tersebut dilakukan setelah lebih dari 27 rumah hilang akibat tanah longsor di Kampung Genteng, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna pada Senin (6/3). Tanah longsor itu menyebabkan 35 orang hilang, 15 meninggal dunia dan sebanyak 1.300 jiwa mengungsi.
Tingginya curah hujan, kondisi tanah yang labil dan area perbukitan dengan kemiringan yang curam menjadi beberapa faktor pemicu terjadinya bencana tanah longsor tersebut.(*/mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar