PADANG, potretkita.net - Ratusan mahasiswa datang ke Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (1/3). Mereka mempertanyakan banyak hal, termasuk masalah-masalah aktual yang belum terselesaikan.
Rombongan mahasiswa yang tergabung ke dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumbar itu diterima Wakil Gubernur Audy Joinaldy. Tuntutan dan permintaan klarifikasi dari mahasiswa, dijawab dengan dengan tegas, jelas, dan transparan.
Beberapa hal yang dipertanyakan mahasiswa, di antaranya realisasi janji kampanye dan 25 program unggulan yang digagas Mahyeldi dan Audy Joinaldy, termasuk infrastruktur, pertanian, perekonomian hingga penurunan prevelansi stunting, dan kekerasan seksual.
Berkaitan dengan infrastruktur, mahasiswa mempertanyakan progres pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat, Gedung Kebudayaan dan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.
Wagub mengatakan, pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat sudah berjalan selama enam tahun, sebelum masa jabatan Mahyeldi-Audy dengan rencana penganggaran Rp600 Miliar.
Menurutnya, pembangunan stadion itu sempat terhambat, akibat pandemi Covid-19. Jika pada waktu pembangunan tetap dilanjutkan, maka sektor kesehatan dan penanganan Covid-19 dikhawatirkan akan terbengkalai.
Oleh karena itu, ujar wagub, Pemprov dan DPRD Sumbar melakukan analisis ulang untuk menghemat biaya pembangunan stadion. Setelah dilakukan penghitungan ulang dengan skema baru, ujarnya, dibutuhkan dana sebesar Rp130 miliar. “Kita akan anggarkan di tahun 2024,” ujarnya.
Saat ini, menurut wagub, lapangan dan tribun barat Stadion sudah selesai dibangun. Sementara tiga sisi tribun lainnya telah tertutup.
Terkait Gedung Kebudayaan, Wagub Audy Joinaldy menjelaskan, Pemprov Sumbar telah putus kontrak dengan kontraktor. Saat ini rekanan kontraktor tersebut tersandung masalah hukum dan berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. "Artinya kita akan memulai lagi dari awal,” ujarnya.
Untuk pembangunan jalan tol, wagub menjelaskan pembebasan lahan hingga saat ini telah mencapai 95 persen. Sementara pekerjaan pembangunan fisik terus berjalan secara simultan.
Adapun pembayaran HGU bagi bagi sisa 5 persen pembebasan lahan itu kata Wagub tetap akan segera dibayarkan melalui skema konsinyasi, sembari menunggu penyelesaian sengketa bergulir di pengadilan.
Berkaitan dengan sektor pertanian, Wagub menjelaskan nilai tukar petani meningkat menjadi 110,41 persen. Artinya, indeks harga yang diterima oleh petani, termasuk nelayan lebih besar dari pada indeks harga yang dibayarkan.
"Alhamdulillah NTP kita setahun belakangan ini agak meningkat. Artinya ada sedikit penambahan pendapatan di nelayan, petani dan peternak," jelas Wagub Audy, sebagaimana dikutip dari laman resmi sumbarprov.go.id yang dikelola Dinas Kominfotik.
Sementara untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk, Wagub telah mengusulkan pada Kementerian Pertanian agar subsidi pupuk dikurangi saja. Dengan catatan alokasi persediaan dan distribusi pupuk harus ditambah.
"Pupuk subsidi rentan diselewengkan karena perbedaan harga yang tinggi. Yang kami inginkan itu persediaan ada. Supaya tidak menimbulkan kesulitan bagi petani untuk mendapatkan pupuk, kita usulkan keberadaan pupuk subsidi dikurangi," sambung Wagub Audy.
Mengenai inflasi dijelaskan Wagub salah satu penyebab tingginya catatan inflasi di Sumatera Barat pada tahun 2022, disebabkan karena pada tahun 2021 harga-harga maupun inflasi di Sumbar tergolong rendah.
Sehingga pada saat ekonomi mulai menggeliat dan terjadi perubahan harga di tahun 2022, mengakibatkan delta harga dan inflasi di Sumbar menjadi tinggi.
Inflasi yang tinggi juga bukan berarti harga di Sumbar paling tinggi di Indonesia. Tapi dapat diartikan harga saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya.
"Kalau tahun ini saya yakin berdasarkan kalkulasi hitungan pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat dan inflasi kita akan rendah lagi, karena inflasi sudah mulai di angka yang tinggi," lanjutnya.
Sementara terkait kasus pelecehan seksual, Wagub mengatakan telah menemui Kepala Pengadilan Tinggi Sumbar. Untuk memberikan efek jera, ia mendukung aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi setimpal terhadap pelaku kekerasan seksual.
Salah satu permasalahan yang terkadang juga ditemukan adalah korban yang takut dan malu melaporkan, serta proses hukum yang dihalangi lingkungan pelaku yang memberikan perlindungan, karena menganggap permasalahan dapat diselesaikan secara keluargaan.
"Jadi harus ada hukuman yang setimpal agar ada efek jera untuk pelaku dan mendapat ekspose media supaya tidak hilang begitu saja," kata Wagub.(sumbarprov.go.id; ed. mus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar